Deliberasi Partai Politik dalam Kebijakan Anggaran Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013

Penulis

  • Hasanuddin Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
  • Baskoro Wicaksono Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

DOI:

https://doi.org/10.35967/jipn.v13i2.3224

Kata Kunci:

deliberasi, partai politik, kepentingan

Abstrak

Molornya pengesahan APBD Provinsi Riau menarik ditelusuri. Peristiwa ini mengindikasikankuatnya tarik menarik kepentingan antara para pihak, khususnya partai politik yangtermanifestasikan di dalam DPRD dengan pihak eksekutif. Kerasnya tarik menarik kepentingansangat merugikan masyarakat karena APBD merupakan kebijakan pemerintahan daerah gunamemberikan layanan publik yang prima dan juga untuk meningkatkan kesejahteraanmasyarakat. Bagaimana bentuk deliberasi yang dilakukan partai politik dalam kebijakananggaran pemerintahan Provinsi Riau tahun anggaran 2013 perlu ditelusuri lebih jauh.Penelitian deskriptif dengan mewawancarai secara mendalam beberapa pihak dan menganalisisecara kualitatif ini menemukan bahwa partai politik sebagai satu entitas institusi tidak tampakterlibat secara kuat dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan mendalam dalampenyusunan anggaran daerah Riau 2013. Peran deliberatif lebih banyak dilakukan oleh kaderpartai yang duduk dalam fraksi di DPRD. Anggaran daerah oleh anggota fraksi DPRD dilihatsebagai ruang untuk menjaga stabilitas hubungan dengan konstituen sekaligus diharapkansebagai upaya membesarkan partai.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Referensi

Diterbitkan

2016-02-23

Cara Mengutip

Hasanuddin, & Wicaksono, B. (2016). Deliberasi Partai Politik dalam Kebijakan Anggaran Pemerintahan Provinsi Riau Tahun Anggaran 2013. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(22). https://doi.org/10.35967/jipn.v13i2.3224

Terbitan

Bagian

Articles

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama

1 2 > >> 

Artikel Serupa

<< < 1 2 3 4 5 6 7 > >> 

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.