Dinamika Kuasa dalam Upaya Pemekaran Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau

Penulis

  • Hasanuddin Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

DOI:

https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5822

Kata Kunci:

pemekaran, konsensus integratif, konfliktual antagonistik

Abstrak

Inisiasi pemekaran Kabupaten Rokan Hulu baik diprakarsai oleh elite yang berkeinginan membentuk Kabupaten Rokan Darussalam, maupun yang diprakarsai oleh Bupati Rokan Hulu “Achmad” diwarnai oleh pertentangan dua pihak yang setuju pemekaran dan yang menolak pemekaran. Pertentangan bukan karena substansi yang ingin dicapai dalam pemekaran. Semua pihak sepakat bahwa pemekaran Kabupaten Rokan Hulu perlu dilakukan supaya terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan, dan percepatan penanganan kesenjangan pembangunan antar wilayah di dalam daerah. Faktor krusial adalah dimensi kekuasaan dalam upaya pemekaran tidak ditempatkan dalam perspektif konsesus integratif melainkan dalam perspektif konfliktual antagonistik pada kondisi keterbelahan masyarakat Rokan Hulu.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Rachim, Ratri Furry Pustika, 2013. Evaluasi Pemekaran Wilayah Kota Serang Ditinjau dari Kinerja Ekonomi dan Kinerja Pelayanan Publik Daerah, Universitas Diponogoro. Semarang.

Yuliati, Emie, 2011.Evaluasi Hasil Pemekaran: Studi Kasus Pemekaran Kabupaten. Fakultas Ekonomi Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik,

Kekhususan Keuangan Negara & Daerah, Universitas Indonesia, Jakarta.

Jaweng, Robert Endy, 2014: Pemekaran dan Daerah Otonomi Baru: Bayi Prematur yang Tumbuh Abnormal, Analisis CSIS,

Vol. 43 No.1 Maret 2014

J. Kaloh. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah . Jakarta : Rineka Cipta.

Sarundadjang. 1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta : Sina Harapan.

Nugroho D., Riant. 2001. Otonomi Daerah Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.

UU No. 22/1999 jo. UU No. 32/2004 jo. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

PP 129 Tahun 2000 jo. PP No. 78 Tahun 200 Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.Pencatatan Media Massa.

Unduhan

Diterbitkan

2018-09-30

Cara Mengutip

Hasanuddin. (2018). Dinamika Kuasa dalam Upaya Pemekaran Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 16(28), 18–33. https://doi.org/10.35967/jipn.v16i28.5822

Terbitan

Bagian

Articles