Model Komunikasi Pemerintahan Kota Tanjung Pinang dalam Pengembangan Wisata Pulau Penyengat Kepulauan Riau

Authors

  • Ismandianto Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
  • Syafri Harto Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau
  • Tito Handoko Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

DOI:

https://doi.org/10.35967/jipn.v18i31.7803

Keywords:

komunikasi, pengembangan, pariwisata Pulau Penyengat

Abstract

Kawasan Pulau Penyengat merupakan destinasi wisata yang memiliki karakteristik khusus di indonesia, namun dalam pengelolaannya masih menghadapi banyak kendala seperti kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pariwisata yang ada dan rendahnya kualitas sarana dan prasarana Pariwisata. Pengembangan kawasan Pulau Penyengat sebagai kawasan wisata unggulan juga terbentur pada berbagai regulasi, komunikasi pemerintahan antar pemerintahan dengan belum maksimal meskipun objek wisata pulau penyengat sudah ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Pemeliharaan objek wisata dilakukan oleh Balai Arkeologi yang unit teknisnya berada di Batu Sangkar Sumatera Barat, dampaknya komunikasi pemerintahan daerah terutama dalam hal alokasi anggaran Pemerintah kota penyengat tidak dapat dilakukan baik. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi model komunikasi pemerintahan dalam pengelolaan potensi objek wisata di Pulau Penyengat, (2) mengkaji karakteristik masyarakat sehingga terlihat bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup dalam mendukung Wisata di Pulau Penyengat, Penelitian ini dilaksanakan di Pulau Penyengat Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Data diperoleh dengan menggunakan metode survey dengan pendekatan kualitatif, pengamatan dan pengukuran lapangan, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis deskriptif, dan diperkuat dengan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Pulau Penyengat belum maksimal. Dan berdasarkan analisis dikembangkan komunikasi pemerintahan merupakan faktor penting dalam pengembangan desa wisata pulau penyengat.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adiyoso, Wignyo. 2009. Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. ITS Press, Surabaya.

Badan Pusat Statistik Kota Tanjungpinang, 2015, Kota Tanjungpinang Dalam Angka (Tanjungpinang City in Figures), BPS Kota Tanjungpinang, Tanjungpinang.

Dewi, Made Heny Urmila. 2014. Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Tabanan, Bali. Unud.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dan BPS Kab. Kepulauan Riau. 2002. Statistik Pariwisata Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang dan Yayasan Riau Lingga. 2002. Pendataan Benda Peninggalan Sejarah, Lembaga Adat, Kesenian Rakyat Tradisional dan Sinopsis Peninggalan Sejarah Kota Tanjungpinang. Tanjungpinang.

Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. University Press: Gadjah Mada.

Gold. S. M. (1980). Recreation Planning and Design. McGraw-Hill Book Co., New York. 332 p.

Hall, Antony (dkk). 1986. Community Partisipation, Social Development and State. Methven & Co: London.

Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto, 2012. Pemberdayaan Maasyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Marpaung dan Bahar. (2002). Pengantar Pariwisata. Alfabeta: Bandung.

Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Ross, F. Glenn. 1998. Psikologi Pariwisata. Yayasan Obor Indonesia: Jakarta.

Panuju, Panut dan Umami, 1999. Psikologi Remaja. PT. Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta.

Pendit, Nyoman. S, 2006. Ilmu Pariwisata (Sebuah Pengantar Perdana). PT. Malta Pratindo. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034.

Pudianti, Anna. 2012. Perpaduan Budaya Lokal dan Potensi Fisik Sebagai Daya Tarik Wisata Pedesaan di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tanudirdjo, Daud Aris. 2004. Kriteria Penetapan Benda Cagar Budaya. Makalah dalam Rapat Penyusunan Pedoman Penetapan Benda Cagar Budaya. Cirebon 16 Juni 2004.

Tikson, 2001. Partisipasi Masyarakat dalam Manejemen Perkotaan. Makalah PPS Unhas. Unhas, Makassar.

Wardani, Ratika Yana, 2013. Strategi Pengembangan Pariwisata Kota Tanjungpinang (Studi Di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang). Jurnal-umrah.ac.id.

Harto, Syafri. 2018. Ecotourisme dan Haritage Tourisme. Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Lingkungan dan Pariwisata Pusaka. Pekanbaru.

Published

2020-11-03

How to Cite

Ismandianto, Harto, S., & Handoko, T. (2020). Model Komunikasi Pemerintahan Kota Tanjung Pinang dalam Pengembangan Wisata Pulau Penyengat Kepulauan Riau. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18(31), 21–34. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i31.7803

Issue

Section

Articles

Similar Articles

1 2 3 4 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.