Perilaku Birokrasi dan Pemanfaatan Teknologi Online Single Submission (OSS)
Upaya Percepatan Investasi di Daerah Berkembang
Kata Kunci:
Perilaku Birokrasi, Perilaku Pelaku Usaha, Online Single Submission (OSS), InvestasiAbstrak
Perilaku birokrasi di Indonesia sering kali dikritik karena lambat, rumit, dan kurang transparan, yang pada akhirnya mengurangi minat investor di tingkat regional. Sementara itu, pelaku usaha sering menghadapi tantangan dalam memahami dan memanfaatkan sistem Online Single Submission (OSS), terutama karena kurangnya sosialisasi, rendahnya literasi digital, dan ketidakcocokan antara sistem dengan kebutuhan praktis. Kabupaten Ogan Ilir, sebagai wilayah berkembang di Provinsi Sumatera Selatan, memiliki potensi investasi yang signifikan. Namun, percepatan investasi di wilayah tersebut masih belum optimal. Studi ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perilaku birokrasi dan perilaku pelaku usaha dalam implementasi sistem OSS terhadap percepatan investasi di Kabupaten Ogan Ilir. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Variabel independen adalah perilaku birokrasi (X1) dan perilaku pelaku usaha (X2), sedangkan variabel dependen adalah percepatan investasi (Y). Sampel ditentukan menggunakan sampling total, melibatkan 50 responden yang terdiri dari birokrat perizinan, pelaku usaha yang menggunakan OSS, pejabat pemerintah daerah, dan staf IT. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner yang terdiri dari 26 item, dievaluasi dengan skala Likert 4 poin. Uji validitas dan reliabilitas dilakukan, dan data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 25. Hasil menunjukkan bahwa baik perilaku birokrasi maupun perilaku pelaku usaha memiliki pengaruh signifikan terhadap percepatan investasi di Kabupaten Ogan Ilir. Temuan ini menegaskan bahwa kesuksesan OSS dalam mempercepat investasi tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, tetapi juga pada perilaku manusia. Usaha kecil dan menengah (UKM) masih memerlukan bantuan khusus dan bimbingan untuk meningkatkan kepercayaan mereka dalam memanfaatkan platform digital dan mematuhi regulasi. Dengan meningkatnya adaptasi pelaku usaha terhadap OSS, proses investasi dapat dipercepat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan inklusif di Ogan Ilir.
Unduhan
Referensi
Bilita, R. S., Nurazmi, F., & Prasta, I. (2023). Implementasi Sistem Online Single Submission Risked Based Approach (OSS RBA) Di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang. CiDEA Journal, 2(2), 13–19. https://doi.org/10.56444/cideajournal.v2i2.1267
Dewi, S., & Harimurti, F. (2017). Pengaruh Pengawasan Internal, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Survey Pada Dppkad Kabupaten Karanganyar). Eksplorasi, XXIX(2).
Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Effectiveness of the Online Single Submission Risk- Based Approach (OSS RBA). Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, 8(2), 103–116.
Faidah, F., Rini, G. P., & Asri, V. I. (2020). Analisis Keputusan Investasi Pelaku UMKM di Kudus. Jurnal Unissula, 1–11.
Hadi, P. U. (2016). Kinerja, Prospek, dan Kebijakan Investasi di Indonesia. Analisis Kebijakan Pertanian, 8(2), 151. https://doi.org/10.21082/akp.v8n2.2010.151-165
Harahap, N. (2023). Online Single Submission-Risk Based Approach (OSS-RBA) System for Sekar Handycraft UMKM. Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, 4(3), 1–10.
Kadir, A. (2012). Prinsip-prinsip Dasar Rasionalisasi Birokrasi Max Weber pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara. Elementary Education in India: Progress towards UEE, DISE 2010 - 11, 12–26. http%3A%2F%2Fwww.dise.in%2Fdownloads%2Fpublications%2Fpublications%25202010-11%2Fflash%2520statistics-2010-11.pdf
Mardhiyah, A. (2017). Peranan Analisis dan Risiko dalam Investasi. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2(1), 1–17.
Milta, C. B., & Mayarni, M. (2023). Pelayanan Perizinan Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi. Journal of Research and Development on Public Policy, 2(3), 19–25. https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i3.71
Orywika, M. F. (2021). Pengaruh Penerapan Online Single Submission (Oss) Terhadap Perilaku Birokrasi Dan Pelaku Usaha Serta Dampaknya Bagi Percepatan Investasi Di Kabupaten Bangka Selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jurnal Adhikari, 1(2), 88–93. http://dx.doi.org/10.53968/ja.v1i2.31
Pebrianti, E. (2023). Penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bitung. Jurnal Administrasi Publik, IX(2).
Pratama, R. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Investasi Industri Kecil dan Menengah di Kota Ternate. Judicious, 3(2), 200–207. https://doi.org/10.37010/jdc.v3i2.1077
Siswanto, A., Nisa, R., Ramadhani, S. W., & Rohimah, A. (2024). Optimalisasi Sistem Informasi Ketersediaan Perkembangan Harga Bahan Pokok ( SISKAPERBAPO ) Sebagai Media Informasi 9 Bahan Pokok Di Bondowoso. 2, 335–344.
Siti Alfaini Syarifah, & M. Ridwan. (2023). Transparansi Pelayanan Publik Terhadap Penyerapan Investasi Pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara. Transformasi: Journal of Economics and Business Management, 2(4), 166–174. https://doi.org/10.56444/transformasi.v2i4.1156
Suwartana, I. K., Kasta, I. K., Wijaya, A., & Suryani, P. (2022). Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Perizinan Pertanahan dengan Berlakunya UU Cipta Kerja. Jurnal Analogi Hukum, 4(3), 254–259. https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.254-259
Syarif, M., Hartono, B., & Isnaini, I. (2023). Implementasi Sistem Online Single Submission Risk Basic Approach (OSS RBA) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Tamiang. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 5(4), 3102–3111. https://doi.org/10.34007/jehss.v5i4.1768
Waas, D. L. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah Di Bidang Pelayanan Perizinan Industri Dan Perdagangan Sebagai Bentuk Implementasi Otonomi Daerah Di Kabupaten Minahasa Tenggara. Lex Administratum, V(3), 53–54. https://doi.org/10.22225/ah.4.3.2022.254-259
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2025 Penulis

Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.