Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017

Penulis

  • Cintia Pratiwi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
  • Erman M. Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

DOI:

https://doi.org/10.35967/jipn.v13i2.3227

Kata Kunci:

road map, reformasi birokrasi

Abstrak

Penelitian ini berjudul “PenyusunanRoad Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012 - 2017” Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya PeraturanMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pilot Project Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mana pada peraturan tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Kota Pekanbaru ditunjuk sebagai salah satu daerah Pilot Project Reformasi Birokrasi, dan setiap daerah Pilot Project termasuk Pekanbaru diwajibkan menyusun Road Map Reformasi Birokrasi untuk jangka 5 tahun ke depan. Permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini yaitu masih buruknya wajah birokrasi pemerintah kota Pekanbaru, minimnya program Quick Wins dalam penyusunan Road Map, tidak adanya sosialisasi Road Map reformasi birokrasi serta tidak dibentuknya Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menjelaskan data secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan penelusuran dokumen. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dan didukung oleh data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat beberapa faktor penghambat dalam penyusunan Road Map yaitu salah satunya terjadi tarik ulur kepentingan, tidak adanya komitmen kuat struktur yang terlibat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, terdapat hambatan dari segi anggaran karena tidak adanya peraturan daerah yang mengatur khusus mengenai Road Map reformasi birokrasi, setelah disusun kurangnya sosialisasi baik secara internal maupun universal, minimnya quick wins dalam Road Map, sehingga langkah ataupun rencana aksi yang terdapat pada Road Map bersifat mengulang atau hampir sebagian besarnya masih sama dengan program yang telah dilakukan Pemerintah kota Pekanbaru sebelumnya.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Arif, Mirrian Sjofyan, dkk. 2010. “Manajemen Pemerintahan”. Jakarta: Universitas Terbuka.

Badan Pusat Statistik. “Pekanbaru Dalam Angka, 2013”.

Hasan, Erliana.“Reformasi Birokrasi Kajian dengan Pendekatan Filosofi dan Praktis Manajemen Pemerintahan”.Dalam Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah Vol. II Edisi keenam 2005 “Reformasi Birokrasi Pemerintahan”. Jatinangor: Program Pascasarjana STPDN/IPDN DEPDAGRI RI.

Mustafa, Delly. 2013. “Birokrasi Pemerintahan”. Bandung: Alfabeta.

Namawi, Zaidan. 2013. “Manajemen Pemerintahan”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ndraha, Talizudhuhu. 2005. “Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)”. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

R. Siti Zuhro. “Good Gonevernance dan Reformasi Birokrasi di Indonesia”. Dalam Jurnal Penelitian Politik Vol. 7 No. 1, 2010 “Good gonvernance dan Korupsi”. Jakarta: LIPI.

Sedarmayanti. 2003. “Good governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah”. Bandung: Mandar Maju.

Setiyono, Budi. 2012. “Birokrasi dalam Perspektif Politik dan Administrasi”. Bandung: Nuansa Cendekia.

Siagian, Sondang, P. 1994. “Patologi Birokrasi: Analisis, Identifikasi, dan Terapinya”. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suaedi, Falih. 2004. “Reformasi Birokrasi dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan Teori Kultur Administrasi”.Dalam jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.2, Oktober 2004.

Subarsono. 2005. “Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori, dan Aplikasi”.Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sulistiyani, Ambar Teguh. 2011. “Memahami Good governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia”. Yogyakarta: Gava Media.

Suryadinata, Ermaya. 1998. “Organisasi dan Manajemen Pemerintahan Dalam EraGlobalisasi”. Bandung: CV Ramadhan.

Thoha, Miftah. 2008. “Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi”. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tjokroamidjojo, Bintoro. 2004. “Reformasi Nasional Penyelenggaraan Good gonvernancedan Perwujudan Masyarakat Madani”. Jakarta:

Lembaga Administrasi Negara.

William N. Dunn. 2002.“Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)”.Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 37 tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi K/L dan Pemerintah Daerah

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentangGrand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 96 Tahun 2013 tentang Penetapan Pilot Project Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah

http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/12/30/fitra-kaget-pekanbaru-pelayananpublik-terburuk-ke-4-secara-nasional

http://riaufakta.com/terendah-dari-kotalain-pelayanan-publik-pemkopekanbaru-dapat-rapor-merah/

http://www.riaupos.co/13324-beritapekanbaru-urutan-16-perizinanusaha.html

http://www.ti.or.id/index.php/publikation/2010/11/11/indeks-persepsi-korupsikota-kota indonesia-2010

www.menpan.go.id

www.rejalebongkab.go.id

Riau Pos, 26 Februari 2013. “PNS Mangkir saat Jam Kerja”.

Unduhan

Diterbitkan

2016-02-23

Cara Mengutip

Pratiwi, C., & M., E. (2016). Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2012-2017. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(22). https://doi.org/10.35967/jipn.v13i2.3227

Terbitan

Bagian

Articles

Artikel Serupa

1 2 > >> 

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.