Fungsi dan Peranan Pemangku Adat Rantau Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Penulis

  • Raja Muhammad Amin Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kata Kunci:

adat, agama, pemerintahan

Abstrak

Rantau Singingi sebagai bekas wilayah “Zelf Bestuur van Singingi”,sangat dihormati dan diakui keberadaannya oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.Adat sebagai sumber hukum yang hidup (living law),dan berkembang dalam masyarakat adat yang berisikan nilai-nilai ,norma-norma atau kaidah yang dapat mengikat dan menjadi penuntun dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari.Nilai-nilai adat yang begitu halus dan berbarengan dengan ajaran agama Islam”.adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah”.

Dalam kehidupan bermasyarakat ,berbangsa dan bernegara,terdapat tiga unsur pokok kelembagaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (adat),yang saling berjalan dan berdampingan,serasi dan seimbang, yaitu Adat, Agama dan Pemerintahan,diantara saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan,sebagaimana di sinonimkam adat dengan ungkapan, “Tali Tigo Sapilin”, Tungku Tigo Sejarangan”.Fungsi dan kedudukannya tiga unsur diatas,sebagai salah satu unsur lembaga yang hidup dan berkembang dalam masyarakat,yang merupakan pengatur tata prilaku warga masyarakat.Kemudian sebagai salah satu badan untuk membantu dan menjadi mitra kerja pemerintah dalam kelancaran jalannya roda pemerintahan,pembangunan dan kemasyarakatan dan keagamaan.

Adapun fungsi dan peranan Pemangku Adat dalam kehidupan masyarakat,yaitu sebagai komponen utama atau pemegang hulu dari pada kekuatan adat itu sendiri,yang mengatur tata perilaku dalam lingkungan suku dan warga anak-cucu kemenakan masing-masing. Sebagai tokoh masyarakat atau “suluh bendang dalam nagori,pergi tempat bertanya dan pulang tempat berita.Kemudian sebagai orang tua dan sesepuh dalam nagori dan sebagai pengemban amanat dan permasalahan –permasalahan anak – cucu kemenakan.

Berkaitan dengan fungsi dan peranan pemangku adat diatas,maka pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan terhadap lembaga adat dan para pemangku adat dalam masyarakat adat,sehingga pemangku adat melalui lembaga adat dapat berperan dan menjadi mitra pemerintah terutama pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan,pembangunan dan pemberdayan masyarakat,yang selama ini terutama pada pemerintahan Orde baru ,Keberadaan adat dalam pemerintahan sangat terabaikan ,bahkan sudah digantikan oleh peran negara.Melalui desentralisasi pemerintah pusat menghidupkan nilai-nilai trsdisional asli tersebut dalam bentuk pembentukan desa adat melalui kebijakan Undang-Undang tentang desa.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Agustianto, Dimensi Aksiologi Dalam Simbol Riau,Daulat Riau Pekanbaru.

Anonim ,Pedoman Pemuktahran Adat Kuantan Singingi,2002

Effendi,Tenas, Nilai-nilai Azas Jati Diri Melayu Sebagai Perekat Kehidupan Bermasyarakat,Berbangsa dan Bernegara (membangun Riau dalam NKRI Sebagai masyarakat Yang Plural).Tahun 2006

Hamidy,UU, Logat Melayu Dalam Lintas Budaya di Riau,Bilik Kreatif Press Pekanbarum2004

__________,Masyarakat Adat Kuantan Singingi,UIR Press,2000

Imam,Asyari, Pengantar Sosiologi,Usaha Nasional Surabaya,1983

Kartono,Kartini,Pemimpin dan Kepemimpinan,PT.Raja Wali Jakarta,1983

Soemardjan,Selo,Otonomi Desa Adat,YIIS,Jakarta,2002

Widjaja, H,A.W, Otonmoi desa merupakan otonomi yang asli,bulat dan utuh,PT.Raja Wali Jakarta,2003.

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Unduhan

Diterbitkan

2018-09-27

Cara Mengutip

Amin, R. (2018). Fungsi dan Peranan Pemangku Adat Rantau Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(24). Diambil dari https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/view/44

Terbitan

Bagian

Articles

Artikel paling banyak dibaca berdasarkan penulis yang sama

Artikel Serupa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.