Rural Development in Community Empowerment Through the Governance of Village-Owned Enterprises (BUMDes)

Abstrak

Pembangunan nasional yang berkelanjutan merupakan bagian penting dari pembangunan pedesaan yang berperan dalam pemberdayaan masyarakat desa. Dalam upaya membangun Indonesia dari desa, di antaranya dibutuhkan Badan Usaha Milik Desa yang didukung legislasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaga sosial yang disebut BUMDes. Diharapkan keberpihakan BUMDes kepada masyarakat, melalui penyediaan pelayanan sosial ekonomi. Sedangkan BUMDes bertujuan mencari keuntungan dengan cara penawaran barang dan jasa ke pasar. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat meningkatkan potensi perekonomian masyarakat melalui prinsip-prinsip tata kelola BUMDes. Prinsip tata kelola BUMDes dengan bersikap kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntabel dan berkesinambungan. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengeksplorasi pembangunan pedesaan dalam pemberdayaan masyarakat melalui tata kelola Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. (2) Untuk mengeksplanasi faktor yang mendukung dan menghambat pembangunan pedesaan dalam tata kelola Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Prinsip pengelolaan BUMDes di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis menunjukkan secara kooperatif belum optimal dalam melakukan kerja sama yang baik dalam pengembangan usahanya, secara partisipatif belum semua komponen yang terlihat di dalam BUMDes secara sukarela memberikan dukungan dan kontribusi kemajuan usaha BUMDes, secara emansipatif terlihat pengelola BUMDes kurang adanya anggota pengelola perempuan, secara transparansi masih kurangnya keterbukaaan informasi dan pelaporan yang disampaikan. Secara akuntabel dinilai kapasitas sumber daya pengelola BUMDes kurangnya pemahaman tupoksi serta visi dan misi BUMDes, secara sustainable belum berorientasi terhadap keberlanjutan lembaga dan usaha BUMDes. Faktor-faktor pendukung prinsip pengelolaan BUMDes di Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan desa melalui BUMDes sangat tinggi. dengan suntikan dana BUMDes berasal dari dan desa, APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan kementerian terkait. Sedangkan faktor penghambat, yaitu lambatnya pengembalian anggaran yang dipinjamkan kepada masyarakat, kurang berfungsinya fasilitas yang dibuat untuk mendatangkan keuntungan kepada usaha BUMDes, seperti sewa pasar dan pertashop yang kurang memperoleh keuntungan.