Analisis Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
Studi Kasus Tuntutan Provinsi Riau Terhadap Dana Bagi Hasil Sub Sektor Perkebunan Kelapa Sawit
DOI:
https://doi.org/10.35967/jipn.v14i1.6173Kata Kunci:
dana perimbangan, Dana Bagi Hasil (DBH), transfer fiskal, sub sektor perkebunan kelapa sawit, bea keluar CPOAbstrak
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui mengapa munculnya tuntutan dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam bentuk dana bagi hasil (DBH) dari sub sektor perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini juga bertujuan (2) untuk mengetahui dasar penentuan mengapa perlu ada dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dari sub sektor perkebunan kelapa sawit. Selain itu penelitian ini juga bertujuan. (3) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari sub sektor perkebunan kelapa sawit yang terdapat di Provinsi Riau.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah analisis deskriftif. Penelitian ini menggunakan dokumentasi dan wawancara bersama key informan sebagai objek informasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan demi mendapatkan informasi dalam penelitian ini. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui dokumentasi,dan wawancara langsung dengan key informan pada penelitian ini.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) motivasi Provinsi Riau untuk mendapatkan DBH dari bea keluar ekspor CPO adalah rasa ketidakadilan, dalam distribusi pengelolaan penerimaan negara, terutama dari sektor bea keluar ekspor CPO ini. (2) Dengan mengadopsi keenam kriteria kelayakan transfer fiskal yang umum digunakan oleh banyak negara di dunia. yaitu, otonomi (Autonomy), penerimaan yang memadai (revenue adequacy), keadilan (equity), Transparansi dan stabilitas (transparance and stability), sederhana (simplicity) dan insentif (incentif), maka penerimaan negara dari bea keluar ekspor CPO layak untuk dibagihasilkan. (3) mengingat pelaksanaan perimbangan keuangan dari sub sektor perkebunan kelapa sawit, belum mencerminkan rasa keadilan terhadap daerah.
Unduhan
Referensi
Abidin, Zainal. 2002. Kebijakan Publik, Jakarta: Yayasan Pancur Siwah.
Arikunto,Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek,Jakarta: PT. Rineka Cipta.
Badrudin, Rudy. 2012, Ekonomika Otonomi Daerah, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
Davey, K.J. 1988. PembiayaanPemerintahDaerah:Praktek-praktekInternasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga. Jakarta: UI Press.
Elmi, Bachrul. 2002 Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. Jakarta: UI Press.
Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi
Moleong, Lexy J. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Nawawi,Hadari. 1990, Metode Penelitian Bidang Sosial,Jogjakarta: Gadjah Mada University Press.
Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru 1 dan 2. Rineka Cipta. Jakarta.
Riant, Nugroho. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT Gramedia. Jakarta
Saragih,Juli panglima. 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah, PT. Ghalia Indonesia
Sarundajang, 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
Subarsono, AG. 2009. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Sugiyono, 1998. Metode Penelitian Administratif. Jakarta: Rineka Cipta.
Suparmoko.2002. Keuangan Negara dalam teori dan Praktek. BPFE : Yogyakarta
Sulaeman, Affan. 1998. Diktat Kebijakan Pemerintah, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama Unpad-IIP.
http://www.beacukai.go.id diakses pada 10 november 2014 pukul 08.11 WIB
http://www.riauplus.com, diakses tanggal 16 Maret 2013
http://www.sinarharapan.com, diakses tanggal 11 Maret 2013.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2015 Penulis
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
