Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Kontribusinya terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru Tahun 2012-2014
DOI:
https://doi.org/10.35967/jipn.v15i26.3848Keywords:
autonomy, efficiency of acceptance, dissemination, awarenessAbstract
In the Pekanbaru City Regional Regulation No. 8 of 2012 concerning Disturbance Permits in Article 3 has been explained that this permit is valid for five (5) years and shall re-register every year by paying a levy. But in reality there are many employers who do not pay the levy each year, mainly in the district Charming.
The approach used in this study is qualitative and classify informant research include key informants, key informants and informant extra. Data collection techniques used in the form of in-depth interviews and secondary data analysis with qualitative analysis techniques procedure; reduction, data presentation and verification / conclusions.
The results showed that the retribution permit interference in Pekanbaru has decreased, even though efforts are minor nuisance levels continue developing States at any time for the purpose of investment employers by various businesses. Resistor in retribution disorder is an enumeration of objects levy is less good, less than the maximum dissemination and awareness of the poor to pay the levy.
Downloads
References
Abdul Wahap, Solichin, 2008, Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta; PT Bumi Aksara
Agustinus, leo. (2006). Politik dan Kebijakan publik. Bandung: AIPI.
Agustino Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta
Cheema, G. Shabbir and Rondinelli, Dennis A., 1998, Decentralization and Development : Conclusion and Directions.
Davey, K.Y, 1989. Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, UI Press, Jakarta.
Devas, Nick, Brian Binder, Anna Booth, Kenneth Davey and Roy Kelly, 1998, Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia, (terjemahan oleh Masri Maris), UI Press. Jakarta.
Halim, Abdul, 2001, Manajemen Keuangan Daerah, Bunga Rampai”, UPP AMP YKPN, Edisi pertama, yokyakarta.
D., Riant nugroho. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Moleong, Lexy J 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung; PT Remaja Rosdakarya Offset.
Nugroho D, Riant 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Formulasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
Riwu Kaho, Yosef, 1985, Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.
Siahaan, Marihot, 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Rajawali Pers. Jakarta.
Suharno. 2010. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. UNY Press.
Winarno, Budi, 2007, Kebijakan Publik, Teori, dan Proses, Jakarta; Media Presindo
Adinda Permatasari Rahadian, Analisis Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik Studi Kasus Pada Kementerian Pertanian. http://www.stiami.ac.id/jurnal/download/35/analisis-implementasi-kebijakan-tentangketerbukaan-informasi.pdf diakses tgl 18-03-2016
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan
Undang –Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat & Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan
Marihot P. Siahan., Op.cid,Hlm 7
Lexy J Moleong, 2007, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, Hlm 35
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2016 Author(s)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
