Peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Siak: Studi Kasus Daerah Hilir Daerah Aliran Sungai Siak Tahun 2010-2013

Reski Lestari; Muhammad Ridwan

doi:10.35967/jipn.v13i1.3217

Penulis

Reski Lestari Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Muhammad Ridwan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

DOI:

https://doi.org/10.35967/jipn.v13i1.3217

Kata Kunci:

peran, koordinasi, Daerah Aliran Sungai

Abstrak

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak. Penelitian ini difokuskan pada Daerah Aliran Sungai Siak bagian hilir yang cakupannya pada Sungai Siak Besar yang terletak di Desa Palas (Kabupaten Kampar) - Kota Pekanbaru – Kota Perawang (Kabupaten Siak) – Kota Siak Sri Indrapura dan bermuara di Tanjung Belit (Sungai Apit, Kabupaten Siak), karena mengingat permasalahan yang paling kompleks terdapat di hilir DAS Siak. Permasalahan tersebut berupa limbah domestik, limbah industri dan masalah permukiman. Dengan rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pengelolaan bagian hilir DAS Siak dan apa fakto-faktor yang mempengaruhi peran pemerintah dalam pengelolaan DAS Siak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pengelolaan bagian hilir DAS Siak.

Jenis penelitin ini adalah deskriptif yakni peneliti memberikan uraian atau gambaran mengenai fenomena atau gejala sosial yang diteliti dengan mendeskripsikan variabel mandiri secara sistematis dan akurat.Metode pengumpulan data dilakukan dengan indepth interview, observasi partisipatif,dan studi dokumentasi.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan bagian hilir DAS Siak berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing instansi terkait.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau berperan dalam perencanaan pembangunan, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau berperan dalam pengelolaan limbah industri dan domestik, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau bidang Permukiman berperan dalam pengelolaan permukiman. Dalam pelaksanaan pengelolaannya yang dilakukan dari instansi-instansi pemerintah ini kurang adanya koordinasi serta kerjasama antar instansi yang satu dengan yang lain,padahal sinergitas dari setiap instansi sangat diperlukan dalam pengelolaan DAS Siak.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Buku

Bruce J.Cohen. 1983. Sosiologi Suatu pengantar. Jakarta: Rineka Cipta

Budi Winarno. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: MedPress.

Chay Asdak. 2007. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press.Yogyakarta.

Chay Asdak. 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Bandung: Gadjah mada university press.

David Berry. 1995. Pokok-pokok Pikiran dalam Sosiologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Dwi Narwoko, Suyanto bagong. 2011. Sosiologi Teks Pengantar dan terapan. Jakarta: Kencana.

Emzir.2012. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisa Data. Jakarta: PT Raja Grafindo Persadaa.

Hasibuan., Melayu S.P. 2011. Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah. Jakarta:Gunung Agung.

I.Widarta. 2005.Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.Yogyakarta: Pondok Edukasi

J.G. Brouwer dan Schilder. 1998. A Survey of Dutch Administrative Law, (Nijmegen: Ars Aeguilibri, 1998)

Kacung Maridjan. 2011Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru. Jakarta: Kencana.

Koswara. 2001. Otonomi Daerah Untuk Demokrasi Kemandirian Rakyat. Jakarta: PT Sembrani Aksara Nusantara.

Leo Agustino. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Masbah R.T. Siregar, dkk. 2004. Road Map Teknologi Pemantauan Daerah Aliran Sungai (DAS) Dan Pengolahan Limbah. Jakarta: LIPI Press.

Miftah Thoha. 2012. Birokrasi Pemerintah dan Kekuasaan di Indonesia.Yogyakarta: Metapena Institute.

Mirriam Sjofyan Arif, dkk. 2010. Manajemen Pemerintahan. Jakarta: Universitas Terbuka.

Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: UI Press.

Muchlis. 2010. Memahami Ilmu Politik Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Paimin, dkk. 2012. Sistem Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR)

Paul B. Horton, Chester L. Hunt. 1984. Sosiologi. Jakarta: Erlangga

Pratiwi, dkk. 2012. Prociding Workshop Penelitian Dan Pengembangan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.Bogor: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Konservasi dan Rehabilitasi (P3KR).

Subarsono. 2011. Analisa Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Soerjono Soekanto. 2009. Sosiologi Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soewarno Hadiningrat. 2000. Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen.Yogyakarta: Gunung Agung

Supomo. 2006. Koordinasi dan Hubungan Kerja. Jakarta: LAN RI.

Suyanto Bagong. 2010. Metode Penelitian Sosial. Jakrta: Kencana.

Ulber Silalah. 2010. Metode Penelitian Sosial.Bandung: Refika Aditama, Bandung.

Wahab, Solichin A. 1991. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan, Bumi Aksara Jakarta.

Widodo.2012. Cerdik Menyusun Proposal Penelitian. Jakarta: MagnaScript Publishing.

Jurnal Ilmiah

Albert Morangkil. 2012. Tinjauan Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan di Bidang Pertanahan. Vol XX Nomor 3.

Cahyo Seftyono. 2012. Pembangunan Berbasis Waterfront dan Transformasi Konflik di Bantaran Sungai: Sebuah Pemikiran Awal. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.Vol 16 Nomor 1.

Jawahir Thontowi. 2009. Kewenangn Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat dan DIY). Vol 12 Nomor 2. Halaman 151.

N.a.dwi Putri. 2011. Kebijakan pemerintah Dalam pengendalian pencemaran air sungai siak (studi pada daerah aliran sungai siak bagian hilir ). jurnal ilmu pemerintahan. Vol. 1, Nomor 1.

Skripsi

Jumaidi Husin Irkami. 2014. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Desa Tertinggal di Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis Tahun 2012.Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

Nur Aslamaturrahmah Dwi Putri. 2008. Kebijakan pemerintah Dalam pengendalian pencemaran air sungai siak (studi pada daerah aliran sungai siak bagian hilir). Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

Panji Suryadarma. 2013. Analisa Wacana Waterfront City Dalam Pembangunan Kota Pekanbaru.Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Riau.

Laporan Ilmiah

D.Yudilastiantoro, Iwanuddin. Kelembagaan Pengelolaan Das Dalam Konteks Desentralisasi di DAS Saddang dan Bilawalanae, Sulawesi Selatan Watershed Management Institution On Decentralization Contests In Saddang And Bilawalanae Watershed.

Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Neraca Sumber Daya Hutan Provinsi Riau tahun 2010, 2011, 2012.

DPRD Provinsi Riau. 2014. Laporan Akhir Draft Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Pengelolaan DAS Terpadu.

Erik Darmawan. Pelaksanaan Pengendalian Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekanbaru Terhadap Limbah Cair Di Daderah Aliran Sungai Siak Kota Pekanbaru.

Haedar Akib,& Antonius Tarigan. Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan:Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya.

Hendro prahasto, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan DAS.(Peneliti Pada Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor).

Ni Nyoman Mariadi.2011. Kewenangan Pemerintah dalam Menetapkan Penguasaan Dan Pemilikan Luas Tanah Pertanian.Program Magister Program Studi Ilmu Hukum Universitas Udayana.

Penataan Kawasan Sungai Siak Pekanbaru Riau. Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Propinsi Sub Dinas Permukiman.

Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai (DAS) Siak Provinsi Riau Paparan Menteri Pekerjaan Umum Pada Acara Seminar Penyelamatan dan Pelestarian Das Siak Di Pekanbaru, 6 Agustus 2005.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

Rencana Penelitian Integratif (RPI) Tahun 2010 ? 2014.Sistem Pengelolaan DAS Hulu, Lintas Kabupaten, Lintas Provinsi.

Robertus Na Endi Jaweng. 2012. Analisis Kewenangan Khusus Jakarta SebagaiIbukota Negara Dalam Konteks Desentralisasi di Indonesia. Program Pascasarjana Ilmu Administrasi. Program Pascasarjana Ilmu Administrasi. Universitas Indonesia.

Sri Puryono. Peran Pemerintah Daerah Dalam Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 13 tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau

Keputusan Gubernur Riau Nomor 12 tahun 2003 tentang Peruntukan dan baku Mutu air Sungai siak Provinsi Riau.

Bahan Bacaan Lain

Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Riau kerjasama dengan PT. Grhayasa Nusacitra Estima.Laporan Akhir Penyususunan Daya Dukung dan daya Tampung Lingkungan Hidup Provinsi Riau. 2013.

Pemerintah Daerah Provinsi Riau Bekerjasama dengan Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan.Rencana Pengelolaan DAS Terpadu Siak.Buku I (Buku Utama).

Pemerintah Kabupaten siak.Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2011-2031.

Pola Pengembangan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Siak Tahun 2013.

Reportase Global.DAS Riau dalam kondisi kritis.Edisi 11 maret 2013.

Tribunpekanbaru.com, pekanbaru.DPRD: tercemarnya sungai siak juga ulah perusahaan. Kamis, 21 maret 2013.