Pilkada Dan Peluang Fenomena Politik Dinasti Di Wilayah Pemekaran
Studi Kasus Kabupaten Pesisir Barat
Kata Kunci:
Politik Dinasti, Pilkada, Pemekaran Wilayah, Kabupaten Pesisir BaratAbstrak
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji faktor-faktor peluang terbentuknya politik dinasti di Kabupaten Pesisir Barat melalui analisis mendalam proses Pilkada sejak 2013. Pendekatan historis terhadap dinamika politik di wilayah baru ini relevan digunakan, terutama terkait potensi keberadaan politik dinasti. Teknik analisis jaringan politik diterapkan untuk mengidentifikasi relasi antara aktor politik utama di wilayah tersebut, termasuk calon potensial dan tokoh politik lokal lainnya. Hasil penelitian menemukan bahwa petahana AI berpotensi signifikan sebagai aktor pemekrasa politik dinasti pada Pilkada 2024 di Kabupaten Pesisir Barat. Faktor-faktor pendukung eksistensi dinasti politik tersebut adalah: (1) Pemekaran Wilayah; (2) Klientelisme dan Patronase; (3) Sistem Rekrutmen Partai; (4) Dukungan Lokal; (5) Efek Domino Koalisi; dan (6) Keterbatasan Alternatif Politik dan Rendahnya Partisipasi. Wawasan dari penelitian ini berimplikasi khususnya dalam menyadarkan masyarakat dan pemerintah bahwa penting untuk lebih kritis dalam memilih pemimpin dengan mempertimbangkan rekam jejak dan visi-misi kandidat secara objektif. Partisipasi aktif dalam pemilu dan mendorong transparansi dalam proses rekrutmen partai adalah langkah-langkah yang dapat membantu mencegah dominasi politik dinasti serta memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
Unduhan
Referensi
Adkhiyah, L. (2023, July 25). Pimpin Derah Tertinggal di Lampung, Kekayaan Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal Naik Drastis. Harian Haluan.Com. https://www.harianhaluan.com/news/109583942/pimpin-derah-tertinggal-di-lampung-kekayaan-bupati-pesisir-barat-agus-istiqlal-naik-drastis?page=2
Agustino, L. (2020). Modul 1 Sistem Kepartaian dan Pemilihan Umum (PEMILU), Edisi Satu. Universitas Terbuka.
Akbar, I. (2017). Pilkada Serentak Dan Geliat Dinamika Politik Dan Pemerintahan Lokal Indonesia. CosmoGov, Vol. 2 No. 1. https://doi.org/10.24198/cosmogov.v2i1.11852
Alumni UGM. (2015, April 22). Sekjen KAGAMA Lampung Dilantik Jadi PLT Bupati Pesisir Barat. Kantor Alumni Universitas Gadjah Mada. https://alumni.ugm.ac.id/2015/04/22/sekjen-kagama-lampung-dilantik-jadi-plt-bupati-pesisir-barat/
Awang Besar, J. (2020). Analisis geografi politik dalam pilihan rya kecil (PRK) Parlimen Tanjong Piai, Johor. International Journal of Law, Government and Communication, Vol. 5 No. 20
Febrian, R. (2017). Pembangunan Desa-Kota di Indonesia dari Perspektif Pengembangan Wilayah dan Migrasi. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15(26), 124–135. https://doi.org/10.35967/jipn.v15i26.3854
Hasanuddin. (2018). Dinamika Kuasa Dalam Upaya Pemekaran Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 16 No. 2. https://doi.org/10.35967/jipn.v16i2.5822
Hasanuddin, A. S. (2013). Kegagalan Calon Incumbentcy Pada Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 10 No. 16. https://doi.org/10.35967/jipn.v10i2.1606
Hidayat, N. C., Setijaningrum, E., & Asmorowati, S. (2020). Analisis Pemangku Kepentingan Pengelolaan Sumber Daya Hutan di Kabupaten Jember. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 19 No. 2. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.118
Ishak. (2015). Relasi Kuasa dalam Kehidupan Politik Masyarakat Melayu Riau: Menemukan Penopang Demokrasi di Aras Lokal. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 12 No. 20. https://doi.org/10.35967/jipn.v12i2.2903
Khairi, H. (2022). Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. JWP (Jurnal Wacana Politik), Vol. 7 No. 1. https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.37770
Mahkamah Konstitusi. (2015, July 10). Pengertian Politik Dinasti. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Mahkamah Konstitusi. (2021, January 29). Politik Uang dalam Pilkada Lampung Tengah dan Pesisir Barat. Mahkamah Konstitusi RI. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16932
Martien, H. S. (2017). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. Journal of Government and Civil Society, Vol. 1 No. 2.
Mashari, & Retno Mawarini Sukmariningsih. (2023). Pengaruh Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah terhadap Keberlangsungan Demokrasi di Indonesia. Jurnal Suara Pengabdian 45, Vol. 2 No. 4. https://doi.org/10.56444/pengabdian45.v2i4.1247
Pemkab Pesisir Barat. (2019, February 9). Sejarah Pesisir Barat. Pesisirbaratkab.Go.Id. https://pesisirbaratkab.go.id/profil/sejarah-pesisir-barat
Pemkab Pesisir Barat. (2024). Latar Belakang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat (Bagian 1). Pesisirbaratkab.Go.Id. https://pesisirbaratkab.go.id/kabupaten-pesisir-barat/latar-belakang-pembentukan-kabupaten-pesisir-barat-bagian-1
Pratitaswari, A., & Wardani, S. B. E. (2020). Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 19 No. 2. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.106
Putra, H. S., Asrinaldi, A., & Putri, I. A. (2023). Analisis Pemanfaatan Jaringan Politik Firdaus dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Sumatera Barat. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i, Vo. 10 No. 4. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.29916
Safitri, W., Yunitasari, D., & Komariyah, S. (2020). Pengaruh Pemekaran Wilayah... Pengaruh Pemekaran Wilayah Terhadap Pertumbuhan Ekonomian Daerah (Studi Kasus Tujuh Provinsi Hasil Pemekaran Wilayah Di Indonesia). E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 7 No. 1. https://doi.org/10.19184/ejeba.v7i1.12950
Suganda, H., & Amin, R. M. (2017). Dinamika Politik Persetujuan Bersama Tentang Penetapan Desa Adat Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2014. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 15 No. 1. https://doi.org/10.35967/jipn.v15i1.3850
Tanjung, M. A., & Faizal, F. (2021). Potret Keadilan Dalam Politik Dinasti Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. Jurnal Ius Constituendum, Vol. 6 No. 1. https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2739
Ulfa, R., Asrida, W., Amin, R. M., & Wicaksono, B. (2019). Analisis Faktor-Faktor Dalam Pembangunan Di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 18 No. 1. https://doi.org/10.35967/jipn.v18i1.7806
Wazni. (2013). Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Perempuan Oleh Partai Politik Di Kota Pekanbaru Pada Pemilu 2009; Kasus Partai Demokrat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 10 No. 16. https://doi.org/10.35967/jipn.v10i2.1605
Wazni. (2015). Strategi Koalisi Partai Keadilan Sejahtera dalam Pemenangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru 2010-2011. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 12 No. 20. https://doi.org/10.35967/jipn.v12i2.2908
WIJAYA, S. (2016). Kemenangan pasangan nomor satu Agus Istiqlal-Erlina bukanlah hasil kebetulan. Pasangan Agus Istiqlal-Erlina berhasil meraih kemenangan dengan mendapatkan dukungan sebanyak 25.534 suara dan mendominasi perolehan suara di lima kecamatan, di antaranya Kecamatan Bengkunat, Ngambur, Pesisir Selatan, Way Krui, dan Karya Penggawa. [Thesis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta]. http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/7691
Yanto, A. (2022). Fenomena Dan Indikasi Patronase Dan Klientelisme Pada Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020. Vol. 6 No. 2. https://doi.org/10.31186/JGOAP
Yusuf, M. (2010). Proses Pemekaran Wilayah Dalam Otonomi Daerah. GaneC Swara, Edisi September Vol. 4 No. 2.
Zainuddin, M. (2015). Partisipasi Politik: Kajian Rencana Pemekaran Kabupaten Mandau dari Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 14 No. 2. https://doi.org/10.35967/jipn.v14i2.6177
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2024 Penulis
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.