Implementation Of the Strict Liability Principle in Combating Marine Pollution in North Nias Sea: A Review of Indonesia's National Interests

Tinjauan Kepentingan Nasional Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas strict liability dalam penanggulangan pencemaran laut yang disebabkan oleh kapal di Perairan Nias Utara serta implikasinya terhadap kepentingan nasional Indonesia. Dengan menggunakan desain penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengkaji kasus pencemaran yang melibatkan kapal MT AASHI yang mengakibatkan tumpahan aspal, yang berdampak serius terhadap lingkungan dan kehidupan nelayan setempat. Subjek penelitian meliputi aparat penegak hukum, pengelola lingkungan, dan perwakilan perusahaan pelayaran yang beroperasi di wilayah tersebut. Objek penelitian adalah penerapan asas strict liability dalam kasus pencemaran laut serta kebijakan dan regulasi yang mengatur pencemaran laut di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menanggapi kejadian tersebut dengan membentuk Tim Gabungan dan menuntut pertanggungjawaban penuh dari pemilik kapal. Konsep Kepentingan Nasional digunakan untuk memastikan kepentingan Indonesia tetap terjaga, sedangkan asas strict liability diterapkan untuk menuntut pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan laut. Sebagai anggota MARPOL, Indonesia memiliki kewajiban internasional untuk melindungi lingkungan laut dari pencemaran yang disebabkan oleh aktivitas maritim. Dalam konteks ini, Indonesia berhak menuntut ganti rugi finansial sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian materiil dan immaterial akibat pencemaran tersebut. Asas tanggung jawab mutlak memungkinkan suatu negara untuk melakukan tindakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran laut tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku secara spesifik. Hal ini memperkuat perlindungan lingkungan laut dan memberikan landasan hukum yang kuat untuk menegakkan pertanggungjawaban atas kerusakan yang disebabkan oleh aktivitas kapal asing. Kajian ini memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana regulasi dan praktik hukum di Indonesia dapat diintegrasikan dengan kewajiban internasional dalam mengatasi tantangan pencemaran laut, serta pentingnya penerapan asas tanggung jawab mutlak dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan kepentingan nasional.