Networking Institutionalism oleh Kaukus Perempuan Parlemen Lampung dalam Mengoptimalkan Kebijakan Gender

Robi Cahyadi Kurniawan; Khairunnisa Maulida; Hertanto Hertanto

doi:10.35967/njip.v20i2.158

Authors

Robi Cahyadi Kurniawan Universitas Lampung
Khairunnisa Maulida Universitas Lampung
Hertanto Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.158

Keywords:

Networking Institutionalism, Pro Gender Policy

Abstract

The representation of women in parliament is still far from the quota that has been determined in the policy, which is 30% so that the role of women in parliament is still not optimal in fighting for pro-gender equality. The method in this study uses a qualitative method with a descriptive approach, with a number of informants as many as 11 informants with details 2 from the Lampung Parliamentary Women's Caucus management, 6 from government officials in Lampung Province and 1 from public policy observers. The results obtained are that the Parliamentary Women's Caucus in Lampung synergizes with various government agencies in Lampung Province, namely the Office of Women's Empowerment and Child Protection, the General Elections Commission (KPU), collaboration is also carried out with the Damar Non-Governmental Organization, Mass Media and other community organizations that are pro- With gender equality, the goal is to manage the budget and implement work programs, namely optimizing policies that favor gender equality, but from the results of the research the Lampung Women's Parliamentary Caucus has not been able to carry out its role optimally, this is due to a lack of coordination and meetings between the Lampung Parliamentary Women's Caucus officials so that the policy that are in favor of gender also cannot be carried out optimally. 5 aspects of the theory of networking institutionalism, it is known that the organizational aspect is not optimal because there are still internal constraints, namely the lack of intensive coordination between the Lampung Parliamentary Women's Caucus administrators.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Alafanda, Ayon. 2020. “Peran Perempuan Di Lembaga Lesilatif (Suatu Kajian Di DPRK Simeulue Periode 2009-2014.” ETD Unsyiah.

Ardi, Anis Maryuni. 2014. “Perempuan Di Legislatif?: Advokasi Perempuan Legislatif Bagi Kepentingan Dapil Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur.” Jurnal Politik Muda Volume 3(Nomor 3).

Asrida, Wan, Wazni, and Chitra Puspita Dewi. 2012. “Gerakan Politik Perempuan Partai Golkar Kota Pekanbaru Periode 2004-2009 Dalam Memperjuangkan Kepentingan Perempuan.” Jurnal Nahkoda 11(17).

Budiatri, Aisah Putri. 2011. “Bayang-Bayang Afirmasi Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Di Indonesia.” Jurnal Studi Politik Volume 1(No. 2).

Darmastuti, Ari. 2020. Partai Politik, Pemilihan Umum Dan Peran Perempuan Dalam Politik Dan Pembangunan. Yogyakarta: Quantum.

Darmastuti, Ari, and Dkk. 2011. “Studi Kebijakan Pembangunan Daerah Berperspektif Gender Di Kabupaten Lampung Tengah.” Jurnal Sosiologi Vol 14(No 1.).

Dpd.go.id. 2015. “KPP RI Meneguhkan Komitmen Politik Perempuan Parlemen Bagi Keterwakilan Isu Perempuan Dan Anak.” DPD RI. Retrieved (http://portal.dpd.go.id/artikel-905-kaukus-perempuan-parlemen-ri--meneguhkan-komitmen-politik-perempuan-parlemen-bagi-keterwakilan-isu-perempuan-dan-anak).

Firdaus, M. Aziz. 2012. Dasar- Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Ombak.

Inwantoro, T. 2013. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Mojokerto 2014.” Universitas Diponegoro.

Istiana, Hikmah, and Mursidin. 2008. “Optimalisasi Peran Gender Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Nelayan.” Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan Volume 3(Nomor 2).

Jacobus, Adrianus. 2016. “Peranan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Perempuan Dalam Merespon Kepentingan Perempuan Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.” Politico 5(1).

koalisiperempuan.or.id. 2015. “Butuh Kebijakan Untuk Terwujudnya Kesetaraan Gender.” Koalisiperempuan.or.Id. Retrieved (https://www.koalisiperempuan.or.id/2015/12/08/butuh-kebijakan-untuk-terwujudnya-kesetaraan-gender/).

Mufarrochah, Lailiyul. 2020. “Peran Perempuan Di Lembaga Legislatif Kabupaten Mojokerto Dalam Perspektif Konstruksi Sosial.” UIN Sunan Ampel Surabaya.

Muslimat, Ade. 2016. “Rendahnya Partisipasi Wanita Di Bidang Politik.” Jurnal Studi Gender Dan Anak Vol 3(No 2).

Novita, Irma, Jendrius, Fachri Adnan, and Tito Handoko. 2018. “Eksistensi Komisionner Perempuan Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender Pada KPU Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat.” Jurnal Nahkoda Volume 17(30).

Patton, Michael Quinn. 2015. Qualitative Research & Evaluation Methods 4th Edition. Library of Congres Catalogue-in Publication Data. United Stated of America.

Purwanti, Ani. 2015. “Partisipasi Perempuan Pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 Di Provinsi Jawa Timur.” Masalah-Masalah Hukum 44(2).

Rhodes, R. A., S. A. Binder, and B. A. Rockman. 2016. The Oxford Handbook of Political Institutions. New York: Oxford University Press.

Sitanggang, Alfred Reynaldo. 2019. “Analisis Peran Legislator Perempuan Dalam Formulasi Kebijakan Publik Di Kota Pematang Siantar.” Universitas Katolik Parahyangan.

Stoker, and Marsh. 2011. Teori Dan Metode Dalam Ilmu Politik. Bandung: Nusa media.

Subagya, Slamet, Siany Indria L, and Atik Catur Budiati. 2013. “Pengarusutamaan Gender Dan Optimalisasi Peran Serikat Pekerja Sebagai Upaya Perlindungan Berbasis Gender Bagi Perempuan Buruh Pabrik Di Kabupaten Karanganyar.” Jurnal Forum Ilmu Sosila Volume 40(Nomor 1).

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Syafrudin, Iqbal. 2021. “Peran Anggota Badan Legislatif Perempuan Dalam Perspektif Gender.” CIVICS 6(1).

Tashandra, Nabilla. 2016. “Diskriminasi Gender, Tujuh UU Terkait Perempuan Ini Perlu Di Ubah.” Kompas.Com. Retrieved (https://amp.kompas.com/nasional/read/2016/03/06/17335421/Diskriminasi.Gender.Tujuh.UU.Terkait.Perempuan.Ini.Perlu.Diubah).

Wazni. 2011. “Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Oleh Partai Politik Di Kota Pekan Baru Pada Pemilu 2009.” Jurnal Nahkoda 10(16).

Yasmin, Yuditya Firdauza, and Dewi Erowati. 2019. “Peran Anggota Legislatif Perempuan Di DPRD Kabupaten Kebumen Periode 2014-2019.” Journal of Politic and Government Studies 8(4)