Partisipasi Politik
Kajian Rencana Pemekaran Kabupaten Mandau dari Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau
DOI:
https://doi.org/10.35967/jipn.v14i2.6177Kata Kunci:
partisipasi, masyarakat, elit politik, pemekaran, gerakan perjuanganAbstrak
Tulisan ini mengkaji tentang rencana pemekaran Kabupaten Mandau dari Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Mulai dari isu strategis awal yang dibangun oleh elit yang ada di Kecamatan Mandau dan Pinggir hingga gerakan perjuangan pada tahap naskah akademik. Tulisan ini juga meninjau proses perjuangan, rencana perjuangan selanjutnya, faktor-faktor pendorong, partsipasi masyarakat dan peran elit politik terhadap rencana pemekaran serta sebab kegagalan perjuangan. Sebab, sampai saat ini realisasi Mandau sebagai kabupaten masih jauh dari harapan. Padahal, dari sisi geogerafis, jumlah penduduk, kekayaan alam, dan sumber daya manusianya sangat memadai untuk dinobatkan menjadi sebuah kabupaten.
Unduhan
Referensi
Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
Halim, Abdul. 2001. “Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah”. Jogjakarta: UPP AMP YKPN.
Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan. 1990. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Rineka Cipta.
Kaloh, J. 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Koiruddin. 2005. Sketsa Kebijakan Desentralisasi di Indonesia. Malang. Averroes Press.
Moleong, Lexy. J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Schroeder, Peter. 2010. Startegi Politik. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit
Pratikno. 2007. Usulan Perubahan Kebijaksanaan Penataan Daerah (Pemekaran dan Penggabungan daerah). Yogyakarta: DRSP.
Effendy, Arif. 2008. Proses Pemekaran Wilayah di Provinsi NTB Studi Kasus Kota Bima. Yogyakarta: DRSP.
Rasyid. M, Ryaas. 2002. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta. Lembaga Pengetahuan Indonesia.
Ratnawati, Tri. 2009. Pemekaran Daerah (Politik Lokal dan Beberapa Isu Terseleksi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Riyadi dan Deddy Supriady Bratakusumah. 2003. Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Sarundajang. 2002. Birokrasi dalam Otonomi Daerah : Upaya Mengatasi Kegagalannya. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Surbakti, Ramlan. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
Wijaya, H. A. W. 2004. Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: PT Rineka Cipta.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2015 Penulis
Artikel ini berlisensiCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
