Forum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung dalam Kasus Revisi Perda RZWP3K Berdasarkan Perspektif Advocacy Coalition Framework

Penulis

  • Khairunnisa Maulida Universitas Lampung

DOI:

https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.157

Kata Kunci:

Walhi, Revisi Peraturan Daerah, RZWP3K

Abstrak

Revisi Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2018 yang memuat tentang  rencana zonasi wilayah pesisir serta pulau pulau kecil pada setiap provinsi yang di dinilai akan mengebiri banyak ruang hidup pada masyarakat pesisir di beberapa pulau. Keadaan ini bisa dibaca pada perda nomor 1 tahun 2018 yang membagi setiap permukian para nelayan seluas 11 ,66 hectare. WALHI Lampung merupakan sebuah forum wahana lingkungan hidup dengan 14 anggota lainnya memberikan sikap bentuk penolakan kemudian pembatalan atas direvisinya perda tentang RZWP3K dengan kata lain yaitu peraturan daerah zonasi. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan Forum Walhi Lampung dalam kasus menolak revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). Hasil penelitian terdapat dua koalisi dalam aktor revisi Perda RZWP3K yang  mana setiap individu mengusung logika belief systems, yaitu koalisi A dan B yang mana kedua koalisi tersebut sama -sama saling memiliki perbedaan  di dalam kerangka pendekatan ACF. Sistem nilai dalam kasus revisi Perda RZWP3K berdasarkan perspektif ACF yaitu berupa sistem kepentingan politik Pemerintah Provinsi Lampung masuk dalam program legislasi daerah DPRD Provinsi Lampung atau dalam kajian ACF disebut dengan Core believe system. Koalisi masyarakat sipil dalam kasus penolakan revisi Perda RZWP3K terbentuk atas dasar visi yang sama yaitu menolak adanya revisi Perda RZWP3K. Keputusan DPRD Provinsi Lampung dalam merevisi Undang-Undang membuat Koalisi Masyarakat Sipil Lampung melakukan penolakan terhadap perda tersebut saat ini sudah termuat pada program legislasi Provinsi Lampung tahun 2020.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Agnes, A. A. (2020). Analisis Peran Aktor dalam Penetapan Agenda Kebijakan Pembangunan Taman Kota di Surabaya. Universitas Airlangga.

Anwar, K. (2017). Potret Politik Pembangunan Ekonomi Kampung Maredan 2014-2016. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan, 16(27).

Arshanti, L., Kartodihardjo, H., & Khan, A. (2017). Masalah dan Kebijakan Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari?: Penerapan Advocacy Coalition Framework. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan, 14(2).

Chairi, E. (2019). Upaya Merangkul Kembali Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI). Jurnal Sosiologi Agama, 13(2).

Dalrymple, D. J., & Parsons, L. J. (2000). Marketing management.

Darmawan, M. (2021). The Inegration of Regional Spatial Planning (RTRW) and Coastal Spatial Planning (RZWPK3) for the sustainable Coastal Area Development. IOP Conference Series?: Earth and Enviromental Science.

Esa, R. F. (2016). Pertarungan Kepentingan Politik dalam Perumusan RPJM Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2011-2015. Jurnal Politik Muda, 5(2).

Fajar, J. (2018). Ruang Hidup Masyarakat Pesisir di Rampas oleh Perda RZWP3K. Mongabay.Co.Id.

Febrina, R., & Isril. (2018). Proses Politik dalam Pembahasan Ranperda Kota Pekanbaru tentang RPJMD Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan, 17(30).

Harirah, Z. (2018). Hasil Penelitian 128 KERANGKA ADVOKASI KOALISI DALAM KEBIJAKAN PENATAAN PEMUKIMAN BANTARAN SUNGAI WINONGO DI KOTA YOGYAKARTA. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan, 17(30).

Jatam. (2019). Melegalkan Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Pesisir, RZWP3K Wajib di Tolak. Www.Jatam.Org.

Lampung.antaranews.com. (2018). HNSI Lampung Tolak Revisi Perda RZWP3K. Www.Lampung.Antaranews.Com. https://lampung.antaranews.com/berita/442498/hnsi-lampung-tolak-revisi-perda-rzwp3k

Malik, A. S. (2020). Walhi Minta Revisi Perda RZWP3K Dibatalkan. M.Lampost.Co. https://m.lampost.co/berita-walhi-minta-revisi-perda-rzwp3k-dibatalkan.html

Marta, A., & Agustino, L. (2019). Analisis Policy Networks?: Utilitas dan Limitasi. Jurnal Agregasi, Volume 7(1).

Martomo, Y. P. (2020). Kontribusi Komunikasi Politik dalam Membangun Jejaring Koalisi Formulasi Kebijakan Minuman Keras Kota Surakarta. Progressio, 1(1).

Metropolis.co.id. (2020). DPRD Lampung Revisi Perda RZWP3K. Metropolis.Co.Id. https://metropolis.co.id/2020/10/01/dprd-lampung-revisi-perda-rzwp3k/

Monologis.id. (2020). Fraksi Demokrat Pilih Ikut Bahas Revisi Raperda RZWP3K. Monologis.Id. https://monologis.id/regional/fraksi-demokrat-pilih-ikut-bahas-revisi-raperda-rzwp3k

Muchsin, S. (2017). Implementasi Kebijakan Pengurangan Resiko Bencana. Universitas Brawijaya.

Prianto, A. L. (2017). Dinamika Tata Pemerintahan Daerah Dalam Formulasi Kebijakan Tata Ruang Kota. CV Samudra Biru.

Retno, S. H., & Hidayah, R. Al. (2021). Klinik Hukum Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. DINAMISIA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 5(4), 815–822.

RMOLLampung. (2020). Empat Alasan Forum WALHI Lampung Tolak Revisi Perda Zonasi. Www.Rmollampung.Id.

Sandi, F., & Herwangi, Y. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Kebijakan terhadap Status Kawasan Strategis Tanjung Berikat pada Perubahan RTRW Kabupatn Bangka Tengah. JEM Jurnal Ekonomi Dan Manajemen, 6(1).

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta.

Tamrin, M. H. (2017). Interaksi Aktor Kebijakan Dalam Pengelolaan Wilayah Jembatan Suramadu dalam Perspektif Advocacy Coalition Framework (ACF). Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik (JKMP), 5(2), 141–158.

Walhilampung.or.id. (2020). Pernyataan Sikap Forum WALHI Lampung Tolak dan Batalkan Revisi Perda Provinsi Lampung Nomor 1 tahun 2018. Www.Walhilampung.or.Id. https://www.walhilampung.or.id/article/pernyataan-sikap-forum-walhi-lampung-tolak-dan-batalkan-revisi-perda-provinsi-lampung-nomor-1-tahun-2018

Weible, M, C. and S., & Paul, A. (2007). A Guide to the Advocacy Coalition Framework dalam Fisher Frank, et al (ed) (2007). Handbook of Public Policy, Analysis Theory, Politic and Methodes. CRC Press.

Wicaksono, B. (2016). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani Salak di Desa Tinjoman Lama Kecamatan Padangsidimpuan Hutaimbaru Kota Padang Sidimpuan Tahun 2014. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 15(25).

Yudiatmaja, W. E., & Kristianti, D. (n.d.). Konflik, Negosiasi dan Perubahan Kebijakan?: Pelajaran Berharga dari Kebijakan dan program Rekonstruksi Pasar Inpres I, II, II, IV Kota Padang. Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Yusri, A., & Adlin. (2017). Organisasi Masyarakat Sipil Membela Masyarakat dalam Kasus Kabut Asap di Pekanbaru Tahun 2014. Nakhoda Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 16(28).

Unduhan

Diterbitkan

2021-12-31

Cara Mengutip

Khairunnisa Maulida. (2021). Forum Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung dalam Kasus Revisi Perda RZWP3K Berdasarkan Perspektif Advocacy Coalition Framework. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20(2), 197–206. https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.157

Terbitan

Bagian

Articles

Artikel Serupa

1 2 3 4 5 6 > >> 

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.