Perbandingan Sistem Politik dan Kekuasaan Indonesia-Australia

Abstrak

Penelitian ini membandingkan sistem politik dan struktur kekuasaan Indonesia dan Australia, dengan fokus pada persamaan dan perbedaannya. Indonesia, sebuah negara republik dengan sistem presidensial, sangat kontras dengan sistem monarki konstitusional dan parlementer Australia. Kekuasaan politik Indonesia terpusat di cabang eksekutif, kekuasaan Australia didistribusikan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, mengikuti sistem Westminster. Metode yang dipakai dalam penelitian adalah kualitatif dengan studi komparatif. Data dikumpulkan dan dianalisis melalui studi litertaur. Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem politik dan kekuasaan antara Indonesia dengan Australia memiliki kesamaan dan juga perbedaan yang sebenarnya tidak terlalu jauh. 1) dari sistem demokrasi, kedua negara melaksanakan pemilu secara teratur, dimana setiap warga negara yang telah memiliki hak pilih diberikan kebebasan untuk memilih wakil mereka yang akan menjadi pemimpin dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia masa jabatan politik, baik legeslatif maupun eksekutif selama 5 (lima) dan untuk Australia, jabatan DPR selama 3 (tiga) tahun, sedangkan Perdana Menteri tidak memiliki batasan, tergantung dari perolehan suara partai pada saat pemilu DPR. 2) dalam hal pembagian kekuasaan, Indonesia dan Australia menganut sistem Trias Politika, dimana ada kekuasaan eksekutif, legeslatif dan yudikatif. Perbedaan sistem politik dan kekuasaan kedua negara terletak pada sistem pemerintahannya. Indonesia menganut sistem republik presindensial, dimana presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan Australia menganut sistem monarki konstitusional dengan sistem parlementer, dimana raja hanya bersifat serimonial dari Kerajaan Inggris. Sementara itu, Perdana Menteri merupakan kepala pemerintahan, yang bertugas melaksanakan kekuasaan eksekutif dan bertanggungjawab kepada parlemen (DPR).

Kata Kunci: Perbanding, Sistem Politik, Kekuasaan