Perbandingan Sistem Politik dan Kekuasaan Indonesia-Australia

Abstrak

Penelitian ini membandingkan sistem politik dan struktur kekuasaan Indonesia dan Australia, dengan fokus pada persamaan dan perbedaannya. Studi ini membandingkan sistem politik dan struktur kekuasaan Indonesia dan Australia menggunakan pendekatan kualitatif melalui tinjauan pustaka komparatif. Indonesia menganut sistem republik presidensial. Sebaliknya, kekuasaan di Australia didistribusikan di antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif di bawah monarki konstitusional (sistem Westminster) melalui model parlementer. Tujuan utama studi ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam praktik demokrasi, distribusi kekuasaan, dan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Temuan menunjukkan bahwa kedua negara memiliki kesamaan dalam praktik demokrasi, seperti penyelenggaraan pemilu yang teratur dan penerapan prinsip Trias Politica, yang membagi kekuasaan menjadi tiga cabang utama: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun, perbedaan yang mencolok terlihat dalam struktur pemerintahan mereka. Di Indonesia, presiden menjabat sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebaliknya, di Australia, raja memainkan peran seremonial, sementara perdana menteri, yang dipilih melalui dukungan parlemen, berfungsi sebagai kepala pemerintahan. Terdapat pula perbedaan dalam hal masa jabatan. Di Indonesia, anggota legislatif menjabat selama lima tahun, sementara di Australia mereka menjabat selama tiga tahun. Lebih lanjut, Perdana Menteri Australia tidak memiliki batas masa jabatan tetap, karena masa jabatan bergantung pada dukungan parlemen yang berkelanjutan. Di Australia, kepercayaan publik terhadap lembaga negara umumnya lebih tinggi karena transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang lebih efektif. Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan berkelanjutan seperti korupsi dan ketidakpuasan publik terhadap kinerja lembaga negara, yang mengakibatkan tingkat kepercayaan publik yang relatif lebih rendah.