Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari Kidul Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal  Tahun 2017 – 2019

Erny Rosyanti; Awalia Retnowati; Akhmad  Habibullah

Penulis

Erny Rosyanti Universitas Pancasakti Tegal
Awalia Retnowati Universitas Pancasakti Tegal https://orcid.org/0000-0002-0983-8788
Akhmad Habibullah Universitas Pancasakti Tegal

Kata Kunci:

Implementasi, Program, KOTAKU

Abstrak

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang semakin meningkat, menyebabkan lahan semakin padat dan mempengaruhi kualitas permukiman. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 memberikan amanat dalam cakupan pembangunan permukiman di area perkotaan melalui penyelesaian kualitas permukiman. Pemerintah melalui Direkorat Jenderal Cipta Karya menjalankan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Program KOTAKU bertujuan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dengan “Gerakan 100-0-100”. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan program, khususnya di Desa Harjosari Kidul, terdapat warga yang kurang partisipatif, terutama terkait penggunaan lahan pribadinya, selain itu keterbatasan dana juga menjadi masalah pelaksanaan program. Penelitian ini berupaya melihat secara menyeluruh implementasi dan mengkaji hambatan program KOTAKU di Desa Harjosari Kidul. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, tujuan pendekatan penelitian untuk melihat permasalah secara menyeluruh. Hasil penelitian ini Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Desa Harjosari Kidul ini sudah baik, berdasarkan dari permasalahan warga yang semula tidak berkenan menjadi partisipan dikarenakan berkaitan dengan lahan pribadinya, kini warga tersebut sudah berkenan, namun masih terkendala untuk penanganan lokasi tersebut dikarenakan keterbatasan dana untuk menangani lokasi sehingga masih menyisakan kekumuhan di lokasi tersebut.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Chaharani, N. A., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ): Pembelajaran dari Kota Malang Implementation of Development Supervision by the Regional People ’ s Representative Council ( DPRD ): Lessons Learned From the City. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 21(01), 59–69. https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287

Christianingrum, S. I., & Djumiarti, T. (2019). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh di Kecamatan Semarang Timur. 45(45), 95–98.

Dwi Rahayu Rubianti, Wahyuningrat, S. (2020). Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh ( KOTAKU ) Di Desa Sokaraja Kidul Program Studi Administrasi Publik , Universitas Jenderal Soedirman Abstract Abstrak. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 08(01), 33–46.

Habibullah, A., Suparto, D., & Sutjiatmi, S. (2022). Analisis Modal Sosial Dalam Kemenangan Pilkada Pemalang Tahun 2020. Jurnal Analisa Sosiologi, 11(1), 1–12. https://doi.org/10.20961/jas.v11i1.55134

Hafid Risalbi, H., Cikusin, Y., & Hayat, H. (2021). Responsivitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Tingginya Tingkat Pengaduan Masyarakat. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20(1), 93–105. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.135

Harahap, N. (2020). Penelitian Kualitatif. Wal ashri Publishing.

Harjo, I. W. W., Kusumastuti, A., Rahayu, D. P., & Puspitosari, W. A. (2021). Indeks Keberlanjutan Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) Di Kota Malang. Jurnal Pengembangan Kota, 9(1), 50–63. https://doi.org/10.14710/jpk.9.1.50-63

Kabupaten Tegal. (2016). Surat Keputusan (SK) Bupati Tegal Nomor 239 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tegal Nomor 484 Tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tegal.

Kamil, R. N., Ningrum, S., & Buchori, R. A. (2019). Pengendalian Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) oleh Satuan Kerja Kota di Kota Bandung. Journal of Chemical Information and Modeling, 53(9), 1689–1699.

Kementerian, P. (2017). Tentang Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). http://kotaku.pu.go.id/page/6880/tentang-program-kota-tanpa-kumuh kotaku

Kholqi, A. (2020). Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat (studi kasus Program Kota Tanpa Kumuh di Kelurahan Karangwaru).

Meganingratna, A., Lubis, A., Aftaria, R., & Septian, A. (2021). Dampak Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) Terhadap Sektor Pariwisata di Kota Makassar. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 20(1), 80–92. https://doi.org/10.35967/njip.v20i1.116

Moleong, L. J. (2014). Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya.

Nurkhasanah, & Wahyunengseh, R. D. (2021). Analisis Konteks: Perubahan Perilaku Masyarakat Pasca Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Jurnal Mahasiswa Wacana Publik, 1(2), 416–430.

Purba, J. E. A., & Marom, A. (2016). Analisis Peran Aktor Dalam Implementasi Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) di Kelurahan Bandarharjo Semarang Utara, Kota Semarang. August, 1–19.

Purnawati, L. (2020). Peranan Pemerintah Desa dalam Menangani Konflik Peternakan Ayam Broiler di Desa Pucanglaban Kabupaten Tulungagung. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), 229–243. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.117

Rosyanti, E., & A’Rof, A. B. (2018). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal Tahun 2016. Indonesian Governance Journal?: Kajian Politik-Pemerintahan, 1(1). https://doi.org/10.24905/pgj.v1i1.1211

Sabaris, D. S. R. (2018). Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Jawa Tengah. https://biroinfrasda.jatengprov.go.id/files/uploads/2018/05/Paparan-fgh-penanganan-kumuh.pdf

Setyawan, D., Piantono, A., & Firdausi, F. (2021). Model George Edward III?: Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Malang. Publicio: Jurnal Ilmiah Politik, Kebijakan, Dan Ilmu Sosial, 3(2), 9–19.

Sulaiman, A. L. (2021). Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku ) di Kota Bandung ( Studi Kasus?: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan ). Majalah Media Perencana, 2(1), 1–23. https://mediaperencana.perencanapembangunan.or.id/index.php/mmp/article/view/10

Syahputra, W., & Dora, M. (2020). Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Fasilitator pada Program Kota Tanpa Kumuh di Kota Lubuklinggau. Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 4(1), 27–33. https://doi.org/10.31539/costing.v4i1.1322

Tardiyo, D. (2020). Jejaring Kebijakan Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Dikabupaten Subang. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Volume 7 N, e-ISSN 2614-2945. file:///C:/Users/A S U S/Downloads/Documents/3067-13605-1-PB_2.pdf

Tiviyanyo, D., Irawan, B., & Paselle, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Pelita Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. EJournal Administrasi Negara, 7(2), 8892–8905.

Vojana, Maulana, D., & Yulianti, R. (2021). Kolaborasi Aktor Dalam Pelaksanaan Kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku ) di Kecamatan Kasemen Kota Serang. 9(2), 314–323.

Wahyuni, Y. (2017). Identifikasi gaya belajar (Visual, Auditorial, Kinestetik). Jurnal Penelitian Dan Pembelajaran Matematika, 10(2), 128–132.

Wastiti, A., Purnaweni, H., & Rahman, A. Z. (2021). Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.

Yandra, A., Setiawan, H., Sella, N., Prihati, P., & Derin, T. (2020). Evaluation of Family Hope Program (PKH) in Rumbai District, Pekanbaru City. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(2), 168–176. https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.119

Yefni, Haris, M., & Pratiwi, R. U. (2019). Pemberdayaan Kawasan Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Kota Pekanbaru. Masyarakat Madani: Jurnal Kajian Islam Dan Pengembangan Masyarakat, 4(2), 61. https://doi.org/10.24014/jmm.v4i2.8414

Yusuf, M. (2017). Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Kencana.

Zainudin, A. (2016). Model Kelembagaan Pemerintahan Desa. JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan)?: Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah, 1(2), 338–351. https://doi.org/10.24905/jip.1.2.2016.338-351