Problematika Kewenangan Administrasi Kependudukan  Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019

Ashara Putra Mansien

doi:10.35967/njip.v19i2.109

Penulis

Ashara Putra Mansien Analis Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.109

Kata Kunci:

Sentralisasi, Administrasi Kependudukan, Kewenangan

Abstrak

Kajian ini berupaya untuk memahami kendala-kendala eksternal yang muncul dalam pelaksanaan kewenangan administrasi kependudukan yang bersumber dari ketatnya regulasi kementerian terhadap daerah dan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis potensi hambatan penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan sesuai PP No 40/2019. Metode penelitian menggunakan studi pustaka, dimana penulis mengumpulkan data-data secara sistematis dan membuat sintesisnya. Pertama ditemukan hambatan distorsi dalam pelaksanaan asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana terjadi benturan regulasi antara pusat dan daerah, pengaturan pusat cenderung sentralistis dan hal ini berpengaruh pada komposisi anggaran yang tidak berimbang menyebabkan daerah kesulitan untuk bekerja secara maksimal. Kedua, distribusi urusan administrasi kependudukan dan kriteria pembagian urusan. Dimana kementerian memberikan perintah yang tidak tertulis dalam PP 40/2019 serta mengerjakan urusan yang telah dikerjakan di daerah. Lalu pendistribusian fungsi pengawasan dan koordinasi yang lemah dalam pelaksanaan kegiatan menyebabkan konflik antara provinsi dan kabupaten/kota. Kesimpulannya pelaksanaan PP No. 40 Tahun 2019 menimbulkan hambatan dalam hubungan kewenangan, kelembagaan, keuangan, dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Solusi yang ditawarkan yakni memperbaiki pola komunikasi dan koordinasi dan pemerintah pusat segera membentuk kantor perwakilan di provinsi, kabupaten/kota dan desa yang khusus mengerjakan kewenangan dekonsentasi/tugas pembantuan.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Biografi Penulis

Ashara Putra Mansien, Analis Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Indonesia

Analis Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Referensi

Akbal, M. (2016). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jurnal Supremasi, XI(2), 99–107. http://103.76.50.195/supremasi/article/view/2800/1505

Albintani, M. (2018). Quo vadis MPR RI?: antara eksistensi dan legalitas produk? Nakhoda?: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 14(24), 1–7. https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn

Albintani, M., & Marta, A. (2020). Provinsi “Istimewa Melayu Kepulauan Riau”(Gagasan Permulaan). Nakhoda?: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(1), 56–74. https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn

Azhar, M. A. (2012). Desentralisasi dan Konflik Kewenangan (Studi Konflik Kewenagan antara Pemerintah Provinisi Sulawesi Tenggara dengan Pemerintah Kota Kendari dalam Kasus Perizinan Investasi PT. Artha Graha rup). Jurnal Administrasi Negara, III(1), 62–75.

Bansaleng, E. B. C. (2017). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Lex Administratum, 5 No.2(1), 20–28.

Dwiyanto, A. (2011). Pembagian urusan pemerintahan: problema dan rekomendasi kebijakan. The World Bank.

Ekwarso, H., & Sari, L. (2010). Penyerasian Kebijakan Kependudukan di Provinsi Riau. Jurnal Ekonomi Universitas Riau, 18(2), 36–419. http://download.portalgaruda.org/article.php?article=31436&val=2268

Fatmawati, N. I. (2018). Desentralisasi Asimetris, Alternatif Bagi Masa Depan Pembagian Kewenangan di Indonesia. Madani Jurnal Politik Dan Sosial, 10(3), 73–85.

Febrianda, L. (2009). Rekonstruksi Regulasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil oleh Birokrasi Pemerintahan Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara [Universitas Diponegoro Semarang]. http://eprints.undip.ac.id/24631/

Halik, A. (2015). Implementasi Kebijakan Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri. Jurnal Bina Praja, 07(02), 131–148. https://doi.org/10.21787/jbp.07.2015.131-148

Hananto, U. D. (2011). Asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Masalah-Masalah Hukum, 40(2), 202–212. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/10471/8347https://accounts.google.com/ServiceLogin/signinchooser?continue=https%3A%2F%2Fmail.google.com%2Fmail%2F&osid=1&service=mail&ss=1&ltmpl=default&rm=false&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=

Indah. (2014). Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rechtidee Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 9 No.2(December), 136–153. https://journal.trunojoyo.ac.id/rechtidee/article/download/405/378

Ismail, N. (2019). Kewenangan Dekonsentrasi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah. Gorontalo Law Review, 2(1), 24–32.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, L. (2020). Hibah barang dan jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga. Sirup.Lkpp.Go.Id. https://sirup.lkpp.go.id/sirup/ro/cari?tahunAnggaran=2019&keyword=dinas+kependudukan+dan+catatan+sipil+provinsi+kalimantan+tengah&jenisPengadaan=1&metodePengadaan=14

Kristiyanto, E. N. (2012). Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 1(3), 397–408. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i3.92

Lubis, B., & Mulyaningsih, S. (2016). Implementasi Perekaman E-KTP Di Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat (Studi Kasus Di Kecamatan Ciranjang). Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 6(1), 25–34. https://doi.org/10.33701/jiwbp.v6i1.132

Mujahidin, M., & Wiredarme, W. (2020). Desentralisasi Kewenangan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Jatiswara, 35(1), 72–77. https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.232

Nugraha, I. P. B. I. M., & Dwirandra, A. A. N. B. (2016). Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU Dan DBH Pada Belanja Modal. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 14(1), 284–311.

Nur Wijayanti, S. (2016). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Jurnal Media Hukum, 23(2), 186–199. https://doi.org/10.18196/jmh.2016.0079.186-199

Pamungkas, L. D., & Fitriati, R. (2019). Best Practice Pelayanan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kudus. Dialogue?: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 1(2), 26–39. https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i2.6611

Patawari, P. (2012). Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Hubungan Kewenangan Antar Pemerintahan Pusat Dan Daerah. Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA, 20(2), 180–193. https://doi.org/10.31219/osf.io/kt96q

PKP2A III LAN, T. (2007). Kewenangan Dekonsentrasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Dan Permasalahan Penyelenggaraanya Di Daerah. Jurnal Borneo Administrator, 4(1), 1–22. https://doi.org/10.24258/jba.v4i1.23

Pratama, K. (2013). Analisis Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palu Dalam Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Di Kota Palu. Katalogis, 1(7), 147–153.

Prihatiningsih, A., R., M. R., & HM, S. (2013). Defisit Anggaran dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Kabupaten Tebo. Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah Program Magister Ilmu Ekonomi Fak. Ekonomi Universitas Jambi, 1(2), 97–108.

Rauf, R. (2018). Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Di Daerah. Jurnal Kajian Pemerintah, IV(1), 1–55.

Rauf, R. (2018). Perkembangan Asas Tugas Pembantuan. Jurnal Wedana, IV(1), 460–469.

Ridwan, H. R. (2003). Hukum Administrasi Negara, Cetakan Kedua. UII Press, Yogyakarta.

Ridwan, J., & Sodik, A. (2012). Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Nuansa Cendekia.

Rina Wahyuni. (2015). Perancangan Knowledge Management System: Studi Kasus Koordinator Wilayah Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri [Universitas Indonesia Jakarta]. http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-5/20405146-TA-Rina Wahyuni.pdf

Ripa’i, A. (2018). Penerapan Sistem Informasi Administrasi kependudukan Berbasis Teknologi Informasi Menuju Single Identity Number Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. Jurnal Dukcapil, 6(1), 67–85.

Robuwan, R., Wirazilmustaan, & Agustian, R. A. (2018). Konsep Hubungan Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Dalam Bingkai Negara Kesatuan Dengan Corak Otonomi Luas. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 12(2), 2131–2145. https://doi.org/10.33019/progresif.v12i2.976

Rokhim, A. (2013). Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (Welfare State). Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum, XIX(36), 136–148.

Romli, L. (2007). Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal. Pustaka Pelajar.

Said, A. R. A. (2015). Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - luasnya Menurut UUD 1945. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 9(4), 505–530. http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552

Sari, E. T. I., & Asyik, N. F. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK Dan DBH Terhadap Belanja Daerah ( Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur). Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi, 6(5), 1977–1994.

Sari, I. M. D. C. A. (2015). Kewenangan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Kegiatan Alokasi Dana Cukai Hasil Tembakau. Yuridika, 28(2), 217–242. https://doi.org/10.20473/ydk.v28i2.1882

Sasana, H. (2011). Analisis Determinan Belanja Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Dalam Era Otonomi Dan Desentralisasi Fiskal (Analysis Determinants in Regional Shopping District/City West Java Province In Era Autonomy and Fiscal Decentralization). Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE), 18(1), 46–58.

Seksi Penyajian Data. (2020). Laporan Perkembangan KTP-el, Akta Kelahiran Dan Akta Kematian Bagi Penduduk Usia 0-18 Tahun Bulan Februari dan November Tahun 2020.

Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi pada Kabupaten dan Kota Se-Jawa - Bali). Simposium Nasional Akuntansi X, June, 1–29.

Setiawan, H., & Ikhsanditya, F. (2020). Gerakan Masyarakat Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Inovasi Pelayanan Lukadesi (Keluarga Berduka Desa Siaga) di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta. Nakhoda?: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 19(1), 38–55. https://doi.org/https://doi.org/10.35967/jipn

Simandjuntak, R. (2016). Sistem Desentralisasi Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Perspektif Yuridis Konstitusional. Journal de Jure, Jurnal Syariah Dan Hukum, 7(1), 57–67. https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3512

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Journal of Business Research, 104, 333–339. https://doi.org/https://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Soemarsono, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. Jurnal Hukum & Pembangunan, 37(2), 300–322. https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480

Soemartono, T., & Hendrastuti, S. (2011). Administrasi kependudukan berbasis registrasi. Yayasan Bina Profesi Mandiri.

Strong, C. F. (2011). Konstitusi-Konstitusi Politik Modern. Terjemahan, Nusa Media, Bandung.

Sukma, H. N., Amrina, E., & Hasan, A. (2018). Evaluasi Proses Pelayanan Administrasi Kependudukan dengan Metode Lean Office. Jurnal Optimasi Sistem Industri, 17(2), 171–187. https://doi.org/10.25077/josi.v17.n2.p171-187.2018

Sutarto, S. (2000). Dasar-Dasar Organisasi. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Thoha, M. (2003). Birokrasi dan politik di Indonesia. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.

Thoha, M. (2004). Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya: Jakarta.

Wasistiono, S. (2003). Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Fokusmedia.

Wicaksono, K. (2012). Problematika dan Tantangan Desentralisasi di Indonesia. Jurnal Bina Praja, 4(1), 21–28. https://doi.org/10.21787/jbp.04.2012.21-28

Yusdianto, Y. (2015). Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah Menurut Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law), 2(3), 483–504. https://doi.org/10.22304/pjih.v2n3.a4