Nepotisme dalam Pemerintahan Desa

Studi Kasus Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2021

Penulis

  • Fhisilmi Kaffah Universitas Riau
  • Irda Desbanita Universitas Riau
  • Aini Hafizah Universitas Riau
  • Adlin Universitas Riau

DOI:

https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.449

Kata Kunci:

Nepotisme, Rekrutmen, Pemerintah desa

Abstrak

Praktik nepotisme mewarnai penyelenggaraan pemerintahan Desa Serosah masa 2015-2021. Tindakan nepotisme dilakukan ketika ada proses rekrutmen dan proses seleksi untuk suatu jabatan. Nepotisme memiliki dua perspektif yaitu dari perspektif bentuk hubungannya (Kinshipism, Familism, Clanism, Patriotism, Racism, Sexism, Planetism) dan dari perspektif etis (Favoritism, Discrimination, Partiality Justice. Merit system). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneliltian kualitatif. Jenis penelitiannya adalah penelitan kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian adalah di Desa Serosah, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitian yang dilakukan adalah Kepala Desa Serosah melakukan tindakan nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu pada pengelolaan BUMDES, PAUD, MDA, organisasi pemuda, dan SPSI. Pratik nepotisme yang dilakukan dikarenakan faktor familism (perspektif hubungan) dan favourtism (perspektif etis). Kepala Desa Serosah memberikan jabatan kepada anak, keluarga (familism) dan orang yang dekat dengannya (favouritism) serta menguasai sumber daya politik dan ekonomi yang ada di Desa Serosah untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi. Proses rekrutmen dan seleksi jabatan didasarkan pada aspek keturunan dan yang berpihak kepadanya.

Unduhan

Data unduhan belum tersedia.

Referensi

Arisandi, R. S. (2016). Praktik Politik Nepotisme dalam Pemilihan Walikota. Politik, 12(2), 1867–1878.

Asmara, C. (n.d.). Urgensi UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa:(Studi Kasus di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar). Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 13(21).

Atmadja, A. T. (2019). Sosiologi Korupsi: Kajian Multiperspektif, Integralistik, dan Pencegahannya. Kencana.

Azhary, V. H. (2019). Nepotisme dan Gratifikasi sebagai Unsur Budaya pada Korupsi Politik dan Birokrasi di Indonesia. Simposium Nasional Ilmiah & Call for Paper Unindra (Simponi), 1(1).

Cahyani, N. (2018). Transparansi Anggaran Desa dalam Pencapaian Good Governance (Studi Kasus di Desa Jeruk Tipis). Universitas Islam Negeri" SMH" Banten.

Cottingham, J. (1986). Partiality, Favouritism And Morality. The Philosophical Quarterly (1950-), 36(144), 357–373.

Danford, J. (2001). Lord Acton. Anglican Theological Review, 83(1), 134.

Darmansyah, R., Syahrani, S. D., & Harirah, Z. (2020). Potret Dinasti Politik dalam Pengisian Jabatan Administratif. Journal of Political Issues, 2(1), 34–46.

Dedi, A. (2022). Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi. Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 8(1), 92–101.

Destianingrum, B., Hananto, U. D., & Sa’adah, N. (2017). Profesionalisme Birokrat Dalam Implementasi Good Governance Menuju Terwujudnya Negara Bebas Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) di Kota Semarang. Diponegoro Law Journal, 6(2), 1–17.

Eko, S., Khasanah, T. I., Widuri, D., Handayani, S., Handayani, N., & Qomariyah, P. (2014). Desa membangun indonesia. FPPD. Yogyakarta.

Fershtman, C., Gneezy, U., & Verboven, F. (2005). Discrimination And Nepotism: The Efficiency Of The Anonymity Rule. The Journal of Legal Studies, 34(2), 371–396.

Fitrah, M. (2018). Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus. CV Jejak (Jejak Publisher).

Ghozali, I. (2018). Kolusi dan Nepotisme dalam Perspektif al-Qur’an (Studi Pendekatan Tafsir Tematik). Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan, 14(2), 5–22.

Haboddin, M. (2017). Memahami Kekuasaan Politik. Universitas Brawijaya Press.

Indonesia, K. M. P. R. R. (n.d.). Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi. Kolusi Dan Nepotisme.

Ismail Nurdin, M. S. (2017). Etika Pemerintahan: Norma, Konsep, dan Praktek bagi Penyelenggara Pemerintahan. Lintang Rasi Aksara Books.

Kasiyanto, H. A., & SH, M. H. (2018). Tindak Pidana Korupsi: Pada Proses Pengadaan Barang dan Jasa. Prenada Media.

Linanda, A. (2020). Praktik Nepotisme Sebagai Perilaku Koruptif Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Berdasarkan Perspektif Masyarakat Kampung Pelangi Kelurahan Sidodadi Kota Samarinda. The Juris, 4(1), 40–50.

Maharso, T. S. (2018). Fenomena Korupsi dari Sudut Pandang Epidemiologi. Deepublish.

Rahma, A. A., Oktaviani, A. A., Hofifah, A., Ahda, T. Z., & Nugraha, R. G. (2022). Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia. Jurnal Kewarganegaraan, 6(1), 2260–2269.

Rahman, K. (2017). Pelayanan Pemerintahan Yang Bertanggung Jawab. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 16(28), 34–42.

Rahmawati, R. (2013). Nepotisme Menurut Perspektif al-Qur’an. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Rosyadi, S. (2014). Prospek Pengembangan Aparatur Sipil Negara Berbasis Merit. Civil Service Journal, 8(1 Juni).

Sumaryanto, A. D., & SH, M. H. (2020). Ius Constituendum Pembalikan Beban Pembuktian Dan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakad Media Publishing.

Thoha, M. (2016). Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan. Kencana.

Tinov, M. T., & Handoko, T. (2017). Penguatan Kelembagaan Desa Dalam Mewujudkan Otonomi Di Desa-Desa Pesisir Studi di Desa Sokop Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 15 (2), 98.

Ulfa, R., Asrida, W., Amin, R., & Wicaksono, B. (2019). Analisis Faktor-Faktor Dalam Pembangunan Di Desa Sei Putih Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18(31), 54–63.

Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme.

Wardiyanto, B., Aminah, S., & Martanto, U. (2016). Percikan pemikiran tata kelola dan pembangunan desa. Airlangga University Press.

Yusri, A. (n.d.). Pengembangan Political Will Pemerintah Desa Memberdayakan Petani Aren di Koto Tuo Barat Kecamatan XIII Koto Kampar. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 18(2), 117–128.

Yustisia, T. V. (2015). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Terkait. Visimedia.

Zaini, M. M. (2015). Kepemimpinan Desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Zhikri, A. (2019). Pengaruh Rekrutmen Terhadap Kinerja Perangkat Pemerintah Desa Sungai Tohor Barat dan Desa Sendanu Darul Ihsan. JDP (Jurnal Dinamika Pemerintahan), 2(2), 115–139.

Unduhan

Diterbitkan

2023-06-30

Cara Mengutip

Kaffah, F., Desbanita, I., Hafizah, A., & Adlin, A. (2023). Nepotisme dalam Pemerintahan Desa: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015-2021. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 22(1), 103–113. https://doi.org/10.35967/njip.v22i1.449

Terbitan

Bagian

Articles

Artikel Serupa

<< < 4 5 6 7 8 9 

Anda juga bisa Mulai pencarian similarity tingkat lanjut untuk artikel ini.