PERAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU (DOB) DI WILAYAH PROVINSI MALUKU UTARA

Abdul Halil Ibrahim, Bakri La Suhu, Rifjal Tifandy, Marno Wance

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Dewan PerwakilanDaerah (DPD) dalam pembentukan DOB Kabupaten Galeda-Loloda. Menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu peneliti berusaha memberikan pemahaman secara mendalam tentang proses pemekaran daerah serta memberi gambaran yang jelas mengenai masalah yang berhubungan dengan penelitian.Sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumen.Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa DPD Provinsi Maluku Utara memiliki peran yang aktif dalam mendorong pembentukan DOB Galela-Loloda. Peran aktif yang dilakukan oleh DPD Provinsi Maluku Utara yakni (1) pada tahap awal pembentukan Galela-Loloda, peran DPD Provinsi Maluku Utara yaitu menerima semua aspirasi masyarakat Galela-Loloda, aktif menindaklanjuti sesuai dengan desain besar rencana pembangunan daerah otonomi baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, (2) Pada tahap proses uji kelayakan Daerah Otonom Baru (DOB) Galela-Loloda, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni melakukan kunjungan kerja untuk melihat (a) Batas-batas wilayah Galela-Loloda, (b) Syarat fisik kewilayahan, (c) Jumlah penduduknya, dan (d) Potensi Daerah, dan (3) Tahap proses pembahasan di tingkat DPD RI dan DPR RI khususnya Komisi II, peran DPD RI Provinsi Maluku Utara yakni bersama-sama dengan DPD RI, DPR RI yang berperan dalam membahasan undang-undang pemekaran bersama Pemerintah membahas DOB Galela-Loloda, menyampaikan semua hasil kajian yang telah dilakukan dan DPD RI Provinsi Maluku Utara menyatakan Galela-Loloda layak untuk dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru.


Keywords


Daerah Otonomi Baru, Dewan Perwakilan Daerah, Proses Pembahasan

Full Text:

PDF

References


B LA SUHU, S IP, MA Abdul Gaffar Karim – 2011, PEMEKARAN DAERAH: PRO-KONTRA DAN KONSPIRASI (Studi Tentang Konfigurasi Elit dalam Pemekaran Kabupaten Kepulauan Obi Halmahera Selatan-Maluku Utara), Universitas Gadjah Mada

Efriza dan Syafuan Rosi, Parlemen Indonesia Geliat Volksraad Hingga DPD Menembus Lorong Waktu Doloe, Kini, dan Nanti, Alfabeta CV, Bandung, cet kesatu, 2010.

Ibrahim AH, Supriatna Tjahja, 2019; Epistemologi Pemerintahan: Paradigma Manajemen, Birokrasi dan Kebijakan Publik. Penerbit UMMU Press, Ternate.

Eko Prasojo. Jorjoran Pembentukan Daerah: Instrumen Kepentingan Ekonomi Politik. Dalam Opini Jawa Pos, 2008.

Huda, Ni’matul. 2005. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo.

J. Kaloh, 2007. Mencari Bentuk Otonomi Daerah (Suatu Solusi dalam menjawab kebutuhan Lokal dan Tantangan Global) . PT Rineka Cipta, Jakarta.

Moleong J. Lexy, 2006; Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Soekanto, Soerjono, SosiologiSuatuPengantar, Raja GrafindoPersada, Jakarta 1982.

________________ 2001 :PengantarSosiologi. Penerbit PT. RajaGrafindoPersada, Jakarta

Tim Analisis dan Evaluasi Hukum tentang PemekaranWilayah BPHN, 2009

Usman Husaini, 1995 ; Metodologi Penelitian Sosial. Penerbit Bumi Aksara, Bandung.

Peratura Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah




DOI: http://dx.doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7851

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Abdul Halil Ibrahim, Bakri La Suhu, Marno Wance

Creative Commons License
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. © All rights reserved 2004. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan P-ISSN 1829-5827 and E-ISSN 2656-5277