INSTITUTIONAL BUILDING DALAM MENGATASI PERSOALAN PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI PROVINSI RIAU

Khotami '

Abstract


Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilatarbelakangi oleh maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) pada sejumlah kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi yang dilakukan oleh masyarakat setempat. Hal ini disebabkan oleh penghasilan yang menjanjikan sehingga kegiatan tersebut dijadikan sebagai mata pencaharian. Pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi merupakan persoalan yang telah menjadi perbincangan ditengah-tengah masyarakat riau pada umumnya. Permasalahan ini seharusnya dapat diselesaikan oleh pihak yang terkait agar dampak dari aktifitas pertambangan emas tersebut tidak memberikan kerugian bagi daerah maupun bagi masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah sekitar lokasi tambang. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya PETI menyebabkan kian maraknya pertumbuhan PETI, disamping rendahnya tingkat keterlibatan aktor berkepentingan dan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan sehingga berpengaruh terhadap lemahnya produk aturan yang menjadi payung hukum kegiatan pertambangan emas yang merugikan masyarakat setempat. Penelitian ini melihat bagaimana bangunan kelembagaan dalam mengatasi persoalan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini terdiri dari pegawai Dinas ESDM Provinsi Riau, Kapolres Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya peran kepemimpinan baik formal maupun informal dalam mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh para pemilik modal dan pelaku tambang. Selain itu tidak adanya aturan berupa peraturan daerah sebagai payung hukum terkait dengan pertambangan rakyat. Terbatasnya sumber daya berupa biaya, fasilitas dan jauhnya jarak lokasi penambangan menyebabkan sulitnya untuk dilakukan penertiban oleh pihak kepolisian. Oleh kaena itu diperlukan adanya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, DPRD dan masyarakat dalam mengatasi permasalahan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi.


Keywords


Bangunan Kelembagaan; Pengelolaan; Pertambangan

Full Text:

PDF

References


Agustino, Leo. (2008). Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung.

Amin Subagio. (2005). Pengembangan Kelembagaan Pangan Masyarakat dalam Pemantapan Ketahanan Pangan dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Desa Damparan, Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Tesis. Bogor: IPB.

Creswell, John W. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative and Mixed Methods Approaches Fourth Edition. Los Angeles, London, New Delhi, Singapore, Washington DC: Sage Publication Inc

Djogo, dkk. (2003). Kelembagaan dan Kebijakan dalam Pengembangan Agroforestri. Bogor: KRAF

Donald, G., de Schweinitz Jr, K., & Klein, P. A. (1974). Institution Building and Development: From Concepts to Application. Hal: 923-933

Dunn,William N. (2000). Pengantar Analisa Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Press. Hal: 110

Esman, M. J. (1972). The elements of institution building. Institution building and development, Sage Publications.

Kartono, Kartini (2006). Pemimpin dan Kepemimpinan. Rajawali : Jakarta

Mangkunegara, A.A, (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Mintorogo, A, (1997) Kepemimpinan dalam Organisasi, Yogyakarta: STIA LAN Prees.

Sadono Sukirno, (2006). Pengantar Bisnis. Jakarta: Prenada Media Group.

Siswanto, B. (2005). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administratif dan Operasional. Jakarta: Bumi Aksara.

Sofian, A. (2016). Makna “Doktrin” dan “Teori” dalam Ilmu Hukum.

SP, M. Hasibuan, (2010). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara

Suradisastra, K. (2017). Revitalisasi Kelembagaan Untuk Percepatan Pembangunan Sektor Pertanian Dalam Otonomi Daerah. Analisis Kebijakan Pertanian, 4(4), 281-315

Susilo Martoyo, (1992). Manajemen Sumber Daya Manusia, Yogyakarta: BPFE

Veithzal Rivai, (2003). Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wursanto, I. (2005). Dasar-dasar ilmu organisasi. Yogyakarta: Andi Offset.




DOI: http://dx.doi.org/10.35967/jipn.v19i1.7842

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020 Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan

Creative Commons License
Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. © All rights reserved 2004. Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan P-ISSN 1829-5827 and E-ISSN 2656-5277